Badan Koordinasi untuk Papua di Parlemen, Semangat Kolektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPD Yorrys Raweyai mengatakan pihaknya dan DPR RI telah membentuk badan koordinasi untuk Papua dan Papua Barat. Tujuannya, kata dia, sebagai bentuk semangat anggota membahas seluruh permasalahan dan dinamika politik yang ada di Papua.

"Ada satu semangat itu muncul secara kolektif," kata Yorrys di hoten Sultan, Jakarta, Sabtu (26/10).

"Kemudian kami kemarin deklarasikan badan koordinasi anggota DPD dan DPR RI untuk Papua dan Papua Barat dengan landasan hukum kita bernaung di bawah MPR," lanjut pria yang juga menjadi Ketua Badan Koordinasi untuk Papua tersebut.

Lihat juga: Respons Tokoh Papua soal Jokowi Pilih Wamen John Wetipo

Menurut Yorrys pada pekan depan pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD terkait pembentukan badan tersebut. Kemudian disebut ia akan bertemu Musyawarah Pimpinan Daerah (muspida) Papua dan Papua Barat.

Ia juga mengatakan pihaknya berharap agar dapat menjadi mitra pemerintah sebagai pihak yang memberikan masukan terkait permasalahan di Papua.

"(Bisa) menjadi fasilitator memberikan masukan terhadap permasalahan papua secara komperhensif tentunya dan sama-sama dengan pemerintah," ucapnya.

Lihat juga: Tito Bakal Evaluasi Dana Otsus Triliunan Papua

Yorrys juga menyebut persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekatan kemanusiaan terkait sebab-akibat di perjalanan sejarah Papua lebih dibutuhkan masyarakat.

"Pendekatan keamanan menurut kami tidak tepat. Kemudian itu bukan diharapkan tapi ada cara-cara lain," tambahnya.

Badan Koordinasi ini terdiri dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Sebanyak 21 orang itu terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua - Papua Barat, dengan rincian delapan anggota DPD dapil Papua dan Papua Barat. Delapan anggota DPR dapil Papua. Kemudian tiga anggota DPR dapil Papua Barat.

Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat resmi dideklarasikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10). (ani/fea)