Dilarang Operasi, Pemilik Odong-odong Surati Wali Kota Jaktim

CNN Indonesia | Senin, 28/10/2019 07:02 WIB
Komunitas Odong-odong akan mengirim surat ke Wali Kota Jaktim untuk memprotes kebijakan larangan odong-odong beroperasi di jalanan DKI Jakarta. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menanggapi rencana kebijakan larangan odong-odong atau angkutan lingkungan darma wisata untuk beroperasi di jalanan DKI Jakarta, pemilik odong-odong sekaligus anggota Komunitas Angkutan Lingkungan Darmawisata Angling Darma berencana menyurati dan mengadu ke Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar untuk meminta perlindungan.

Kendati demikian, Sekretaris Anglingdarma Muhammad Yasin mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan kapan akan mengirim surat tersebut, lantaran pihaknya masih menunggu arahan Ketua Anglingdarma Agus Soleh yang masih di Kampung halamannya d  Jawa Tengah.

"Anggota kami resah dengan rencana larangan operasional odong-odong di Jakarta. Ini 'urusan perut' kami," ungkap Yasin Minggu (27/10) seperti dilansir Antara.


"Rencana Selasa (29/10) atau Rabu (30/10), ketua pulang. Belum tahu kapan bersuratnya," sambung Yasin.

Rencananya, setelah menyurati wali kota, pihak Anglingdarma yang beranggotakan 60 pengusaha odong-odong akan berupaya menemui kepala pemerintahan wilayah administratif itu untuk menyuarakan penolakan dari pihaknya terkait larangan operasional odong-odong. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mengayomi para pengusaha odong-odong apabila larangan diberlakukan.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah menyatakan akan menertibkan operasi odong-odong di ibu kota. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan odong-odong tidak memenuhi persyaratan keselamatan untuk beroperasi di jalanan umum.
[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut, Polda Metro Jaya juga telah merencanakan sejumlah langkah terkait larangan odong-odong dalam beroperasi dengan melakukan sosialisasi terkait aturan baru tersebut.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Polisi Fahri Siregar Mengatakan odong-odong dilarang karena tak laik jalan lantaran tak memiiki surat dokumen resmi, seperti surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan BPKB.

"Kalau dioperasikan di jalan tentunya melanggar aturan lalu lintas yang sudah ada," imbuh Fahri.

Sementara, untuk persyaratan pendaftaran dalam mendapatkan STNK dan BPKB, para pengusaha odong-odong harus memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan (SRUT). Peraturan angkutan jalan tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,PP Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan PP Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan.

(Antara/kid)