PKS: Kenaikan BPJS Kesehatan Kado Pahit Pelantikan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak dua kali lipat menjadi salah satu kado pahit yang diberikan oleh Joko Widodo kepada masyarakat selepas dilantik sebagai Presiden RI.

Netty menyatakan pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.

"Ini kado pahit pelantikan buat rakyat yang sedang sekarat, menanggung beban berat," kata Netty dalam keterangan resminya, Kamis (31/10)

Netty menuturkan bahwa pada September 2019 lalu DPR sudah menolak usulan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Lihat juga: Jokowi soal Kenaikan Iuran BPJS: 96 Juta Jiwa Gratis ke RS

Kala itu, kata dia, DPR bahkan sudah meminta pemerintah untuk mencari cara dan strategi lain untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"Lho, kok, langsung naik. Seperti mencari jalan pintas saja atas defisit BPJS?" kata dia.

Selain itu, Netty beranggapan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti akan membebani masyarakat jika tak dibarengi pembenahan pelayanan yang maksimal. Terlebih lagi, kata dia, banyak peserta BPJS Kesehatan berstatus sebagai peserta mandiri atau non-penerima upah.

Lihat juga: YLKI: Kenaikan Iuran BPJS Picu Gerakan 'Nunggak'

"Bayangkan bagaimana seorang tukang gorengan yang istrinya jadi buruh cuci, anaknya tiga, harus membayar BPJS lebih dari dua ratus ribu setiap bulan. Padahal belum tentu juga mereka datang ke faskes kalau sakit." ujar Netty.

Netty mengingatkan bahwa penyediaan layanan kesehatan murah adalah kewajiban mendasar pemerintah pada seluruh masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan pemerintah.

"Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik. PLN rugi, tarif naik. Pertamina jebol anggaran, gas dan bahan bakar naik. Wah, enak dong jadi pemerintah. Dimana keberpihakan pada rakyat?" ujar Netty.

Lihat juga: Iuran BPJS Naik, Menkes Terawan Yakin Layanan RS Lebih Baik

Presiden Joko Widodo telah resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai Januari 2020 mendatang.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]
Dalam aturan itu, peserta kelas III mandiri yang biasanya membayar Rp25.500, kini harus merogoh kocek lebih dalam membayar Rp42 ribu per bulan per peserta. Sementara, kelas II mandiri naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.

Selain peserta mandiri, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu. Namun, kenaikan peserta PBI ini ditanggung oleh negara (rzr/wis)