Ma'ruf soal Kabinet: Saya dan Pak Jokowi Juga Tidak Puas
psp | CNN Indonesia
Jumat, 01 Nov 2019 18:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak dapat memuaskan banyak pihak terkait pemberian jatah menteri maupun wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ma'ruf sendiri tidak puas dengan struktur kabinet yang baru dibentuk.
Dia mengatakan itu usai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan tidak puas lantaran tidak mendapat kursi Menteri Agama dan Muhammadiyah yang kecewa tidak dipercaya mengisi posisi Mendikbud.
"Ya itu kan biasa, memang itu bagian ketidakpuasan. Saya juga bilang, yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi," ujar Ma'ruf di kantor wapres, Jakarta, Jumat (1/11).
Ma'ruf mengatakan tidak dapat menampung semua jatah menteri dan wakil menteri karena jumlah yang terbatas. Jumlah kementerian diketahui ada 34, sementara wakil menter 12.
Ma'ruf lalu berkelakar. Dia mengatakan orang yang terpilih menjadi menteri dan wakil menteri adalah mereka yang memiliki garis tertentu di telapak tangannya.
"Karena tempatnya memang tidak banyak, kan saya bilang yang tertampung itu yang ada garis tangannya. Jadi yang tidak ada garis tangannya tidak masuk atau mungkin ada garis tangannya tapi hilang, sering nyuci," ucapnya.
Sementara saat disinggung soal spekulasi perombakan kabinet dalam enam bulan ke depan, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi hak prerogatif presiden. Dia tidak ingin bicara banyak.
"Ya kita lihat itu prerogatif presiden, kalau presiden anggap penting ya itu (dilakukan) presiden," tutur Ma'ruf.
Ketua Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan banyak kiai yang kecewa ketika Fachrul Razi dipilih sebagai menteri agama dalam Kabinet Indonesia Maju. Mereka tak mengerti mengapa Jokowi mengambil sosok dengan latar belakang militer.
Kemudian, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengaku kecewa ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak kembali dipercayakan kepada Muhammadiyah seperti pada periode pertama.
Pemilihan Mendikbud seolah ingin melupakan sejarah panjang bangsa, salah satunya soal mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam Piagam Jakarta 1945.
"Muhammadiyah enggak terlibat politik praktis, hingar bingar, tarik menarik. Kita high politic. Kecewa, pasti," kata Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10).
[Gambas:Video CNN] (asa)
Dia mengatakan itu usai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dikabarkan tidak puas lantaran tidak mendapat kursi Menteri Agama dan Muhammadiyah yang kecewa tidak dipercaya mengisi posisi Mendikbud.
"Ya itu kan biasa, memang itu bagian ketidakpuasan. Saya juga bilang, yang tidak puas itu memang banyak. Pak Jokowi juga tidak puas, saya juga tidak puas, NU tidak puas, Muhammadiyah tidak puas, karena memang belum semua bisa terakomodasi," ujar Ma'ruf di kantor wapres, Jakarta, Jumat (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf lalu berkelakar. Dia mengatakan orang yang terpilih menjadi menteri dan wakil menteri adalah mereka yang memiliki garis tertentu di telapak tangannya.
"Karena tempatnya memang tidak banyak, kan saya bilang yang tertampung itu yang ada garis tangannya. Jadi yang tidak ada garis tangannya tidak masuk atau mungkin ada garis tangannya tapi hilang, sering nyuci," ucapnya.
Sementara saat disinggung soal spekulasi perombakan kabinet dalam enam bulan ke depan, Ma'ruf menyebut hal itu menjadi hak prerogatif presiden. Dia tidak ingin bicara banyak.
"Ya kita lihat itu prerogatif presiden, kalau presiden anggap penting ya itu (dilakukan) presiden," tutur Ma'ruf.
Ketua Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas mengatakan banyak kiai yang kecewa ketika Fachrul Razi dipilih sebagai menteri agama dalam Kabinet Indonesia Maju. Mereka tak mengerti mengapa Jokowi mengambil sosok dengan latar belakang militer.
Kemudian, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim mengaku kecewa ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak kembali dipercayakan kepada Muhammadiyah seperti pada periode pertama.
Pemilihan Mendikbud seolah ingin melupakan sejarah panjang bangsa, salah satunya soal mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam Piagam Jakarta 1945.
"Muhammadiyah enggak terlibat politik praktis, hingar bingar, tarik menarik. Kita high politic. Kecewa, pasti," kata Fahmi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK