Anggaran Saringan Sampah DKI Rp197 M, Hibah Bogor Terancam

CNN Indonesia | Senin, 11/11/2019 15:16 WIB
Anggaran Saringan Sampah DKI Rp197 M, Hibah Bogor Terancam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan dinas Pemprov DKI. (CNN Indonesia/ LB Ciputri Hutabarat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati anggaran pembuatan saringan raksasa penyaring sampah sebesar Rp197 miliar. Anggaran ini di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta.

Persetujuan anggaran ini dilakukan dengan sejumlah catatan, salah satunya adalah peninjauan kembali anggaran hibah kepada Depok dan Bogor.

"Saya mengusulkan agar Depok dan Bogor dikurangi hibahnya. Kan, kita sedianya memberikan hibah itu untuk menanggulangi banjir," kata anggota Komisi D DPRD DKI Ferial Sofyan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).


DKI memang rutin memberikan hibah ke daerah penyangga. Dana hibah biasanya untuk pembangunan atau bantuan infrastruktur yang berhubungan dengan persoalan banjir.

Kata Ferial, jika DKI membangun saringan raksasa maka dana hibah kepada Depok dan Bogor, harus dihitung ulang. "Ini kita kan sudah kerjakan sendiri melalui saringan. Apalagi sampahnya kan dari mereka," ujar dia.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Andono Warih menjelaskan bahwa saringan ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan sampah di Manggarai, terutama pada musim hujan.

"Oleh karenanya kegiatan ini bertujuan agar sampah dan banjir tidak sampai di Manggarai, Kampung Pulo, dan sekitarnya," kata Andono.

Biasanya, pada saat hujan, DKI memerlukan sekitar 350 truk sampah rutin untuk membersihkan Manggarai. Dengan saringan ini, bisa langsung menghindari sampah sampai ke Jakarta dan memecah sampah yang terlewat.

"Saringan ini nanti di dalamnya ada alat untuk mengangkat sampah kemudian ada alat penghancur sampah sehingga lebih mudah di handling dan sampah sudah kita selesaikan," jelas dia.

Rencananya anggaran ini akan disalurkan lewat tiga tahap dalam pembangunan satu tahun. Setelah menyepakati, anggota dewan juga menitipkan agar DKI lebih berhati-hati membangun peralatan di titik daerah perbatasan.

"Kita hanya menitip dua itu, pertama soal hibah di Depok dan Bogor dipikirkan dipotong dan kedua jangan sampai tumpang tindih dengan pekerjaan pusat," tutup Ferial.

Anggaran saringan ini belum bersifat final. Meski sudah disetujui ditingkat komisi, anggaran ini akan dirapatkan kembali di tingkat Badan Anggaran (Banggar), setelah itu disahkan menjadi Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). (ctr/wis)