DPRD Protes Anggaran Miliaran Konsultan CAP Anies

CNN Indonesia | Rabu, 13/11/2019 04:24 WIB
DPRD Protes Anggaran Miliaran Konsultan CAP Anies Ilustrasi DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda menyindir anggaran perencanaan Community Action Plan (CAP) sekitar Rp20 miliar. Anggaran ini dimasukkan hanya untuk biaya pendampingan masyarakat yang diisi oleh sejumlah tenaga ahli.

Ida membandingkan anggaran pendampingan besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan program One Kecamaran One Center for Enterprenuer (OK OCE) gagasan Sandiaga Uno.


Ida mengatakan, kedua anggaran ini memiliki kesamaan dalam bidang pendampingan. Namun, berbeda dari segi anggaran.


"Harusnya tidak sebanyak itu, OK OCE kita kerja sama dikasih gratis kok sesuai kebutuhan dengan masyarakat. Itu bisa gratis, kenapa ini tidak?," kata Ida di DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11).

Ida menjelaskan di program OK OCE, masyarakat mendapat pendampingan dari para ahli dan bekerja sama dengan kampus-kampus ternama. Masyarakat diajarkan dan didampingi untuk menjadi pengusaha mulai dari produk hingga pengemasan.

"Ini banyak kok perguruan tinggi berikan gratis. Atau tidak kita publish saja nanti perguruan tinggi mana yang mau ikut menjadi pendamping, pasti banyak yang mau ikut dari pada kita harus mengeluarkan satu RW Rp400 juta," ujar Ida.

Ida menegaskan, dewan sedianya mendukung semua program dari DKI Jakarta. Namun, jika ada anggaran yang bisa lebih murah, diharapkan bisa menjadi perhatian DKI untuk bisa digunakan

"Kita enggak akan menghambat program bagus. Tapi kalau ada yang murah kenapa harus dibuat menjadi mahal," tegas dia.


Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Kelik Indriyatno mengaku belum mendapat informasi tawaran dari perguruan tinggi. Kalaupun ada, tawaran itu masih harus dikaji dahulu dan baru akan dianggarkan tahun depan.

Setelah perdebatan panjang, anggaran konsultan sebesar Rp20 miliar disepakati menjadi Rp11,6 miliar. Dengan catatan anggaran konsultan semula Rp400 juta untuk satu RW dipadatkan untuk menjadi satu kelurahan.

Diketahui anggaran Rp400 juta untuk satu RW ditujukan untuk pembayaran honor para tenaga ahli. Setidaknya ada 12 tenaga ahli yang disiapkan di satu RW selama kira-kira empat bulan masa kerja.

Mereka bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam bentuk perencanaan. Nantinya perencanaan ini akan diimplementasikan dalam bentuk anggaran baru yakni Community Implementation Plan (CIP) yang jumlahnya sekitar Rp5 miliar untuk satu RW.


Jumlah anggaran ini belum bersifat final karena akan dibawa ke Rapat Badan Anggaran Besar. Rencananya, rapat akan dilakukan pekan ini untuk pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Sementara (Kuappas). (ctr/ayp)