Hasto Pastikan Ahok Tak Keluar dari PDIP Jadi Bos BUMN
CNN Indonesia
Selasa, 19 Nov 2019 16:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak akan keluar sebagai anggota PDIP bila menjabat bos perusahaan BUMN.
Ia pun menegaskan tak akan melarang Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menugaskan Ahok dalam jabatan tersebut.
"Tidak harus keluar [sebagai kader PDIP] karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/11).
Lebih lanjut, Hasto menegaskan Ahok tak akan memiliki konflik kepentingan antara penunjukan bos BUMN dengan identitasnya sebagai kader PDIP. Ia berharap agar publik tak perlu terlalu khawatir karena Ahok memiliki integritas yang mumpuni sebagai kader.
"Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujar Hasto.
Hasto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok itu.
"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN," katanya.
Tak hanya itu, Hasto menilai protes yang dilakukan serikat pekerja Pertamina terkait rencana penunjukan Ahok sebagai sesuatu yang berlebihan.
[Gambas:Video CNN]
Karena apa pun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara," kata Hasto. (rzr/asa)
Ia pun menegaskan tak akan melarang Menteri BUMN Erick Thohir yang akan menugaskan Ahok dalam jabatan tersebut.
"Tidak harus keluar [sebagai kader PDIP] karena Pak Ahok sebagai anggota partai bisa ditugaskan sesuai dengan kemampuan profesionalitasnya. Yang penting partai memastikan tidak ada conflict of interest," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (19/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi Pak Ahok, siapa sih yang mengatur-atur Pak Ahok kalau untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sempit?" ujar Hasto.
Hasto menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian BUMN soal wacana penugasan Ahok itu.
"Kami serahkan seluruhnya kepada menteri BUMN untuk penugasan bagi putra putri terbaik bangsa yang punya kemampuan, profesionalitas, punya kemampuan di dalam memberikan arah pengelolaan BUMN," katanya.
Tak hanya itu, Hasto menilai protes yang dilakukan serikat pekerja Pertamina terkait rencana penunjukan Ahok sebagai sesuatu yang berlebihan.
[Gambas:Video CNN]
Karena apa pun, keputusan terhadap jabatan direksi dan komisaris BUMN ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"BUMN dengan seluruh karyawannya itu bukan organisasi politik. Dia badan usaha yang terikat dalam norma etika bisnis, tetapi juga menjalankan tugas negara," kata Hasto. (rzr/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK