Soal Ahok, PPP Nilai Serikat Pekerja Pertamina Sangat Politis

CNN Indonesia | Selasa, 19/11/2019 19:56 WIB
Soal Ahok, PPP Nilai Serikat Pekerja Pertamina Sangat Politis Anggota Komisi VI Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai serikat pekerja Pertamina jelas bersikap politis ketika menolak Ahok menjadi pimpinan perusahaan (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VI DPR Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pimpinan PT Pertamina politis. Serikat pekerja sebaiknya tak menunjukkan sikap mendukung atau tidak mendukung calon pimpinan.

Presiden FSPPB Ari Gumilar menolak Ahok menjadi pimpinan PT Pertamina karena menilai eks Gubernur DKI Jakarta itu memiliki perangai yang buruk.

"Serikat pekerja kalau melihat itu terlalu politis," tutur Baidowi yang juga Sekretaris Fraksi PPP di DPR saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (19/11)


Baidowi menjelaskan bahwa serikat pekerja hanya sebatas mengerjakan apa yang menjadi kebijakan manajemen. Jika bersikap mendukung atau tidak mendukung calon pimpinan, menurutnya, maka serikat pekerja sudah menunjukkan sikap politis.

Baidowi mengamini serikat pekerja berhak menentang seseorang dalam tubuh perusahaan. Namun, itu bisa saja dilakukan andai orang yang dimaksud memang merusak sistem yang berlaku di perusahaan.

"Ini susah kalau kalah cara mengurus BUMN sudah terasuki cara-cara pikir berpolitis. Itu merupakan tanda-tanda kehancuran bagi BUMN itu sendiri," imbuhnya.
Baidowi mengatakan bahwa sikap serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok sangat mungkin menerbitkan tanda tanya di ranah publik. Lazim jika ada yang berasumsi keberadaan Ahok mengancam zona nyaman orang-orang tertentu di tubuh Pertamina.

"Orang akan bertanya, ini apa kok berontak? Ada persoalan apa?Jangan-jangan. Tidak bisa dihindari 'jangan-jangan' itu," tuturnya.

Menurut Baidowi, Ahok memiliki ketegasan sebagai seorang pimpinan. Meski begitu, menurutnya, Ahok memiliki kelemahan dalam berkomunikasi.

Dia berharap Ahok memperbaiki gaya komunikasinya agar tidak lagi emosional. Dengan begitu, Baidowi yakin Ahok bakal mendapat lebih banyak simpati dari berbagai kalangan.

"Pendekatan secara persuasif dengan empati itu justru menimbulkan dan melahirkan simpati sehingga menjadi satu kekuatan yang dahsyat mengelola BUMN," kata Baidowi.
[Gambas:Video CNN]
Baidowi lalu menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di perusahaan BUMN juga merupakan kewenangan Menteri BUMN yang kini dijabat oleh Erick Thohir. Semua penilaian hingga keputusan pengangkatan berada di tangan Menteri BUMN.

Baidowi berharap Ahok menjalankan tugasnya dengan profesional jika memang dipilih sebagai pimpinan perusahaan BUMN. Dia berharap Ahok tidak bias dengan statusnya sebagai kader partai politik, yakni PDIP.

"Siapapun nanti entah latar belakangnya apa harus memastikan bekerja secara independen, objektif, profesional, proporsional, tidak ada kepentingan politik di dalamnya sehingga BUMN kita ini menjadi BUMN yang sehat," ucap Baidowi.
(bmw/bmw)