
Warga Jakarta Masih Bisa Dapat Diskon Pajak Hingga Akhir 2019
CNN Indonesia | Kamis, 21/11/2019 19:01 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Warga Jakarta berkesempatan menikmati kebijakan keringanan pajak daerah yang memberikan diskon piutang pajak hingga 50 persen. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum membayar pajak sebelum tahun 2020.
Lewat kebijakan ini, masyarakat Jakarta bisa menikmati diskon pada beberapa jenis pajak, seperti keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen sampai dengan tahun 2012, keringanan pokok PKB sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016, dan keringanan 50 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua dan seterusnya.
Selain itu, ada pula Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016, yang diberikan saat Wajib Pajak melunasi pembayaran.
Selain diskon pajak, masyarakat juga bisa menikmati penghapusan sanksi administrasi piutang pajak pada sembilan jenis pajak, seperti PKB, BBN-KB, hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin menegaskan apabila para penunggak pajak masih tak memanfaatkan kebijakan ini hingga akhir 2019, terhitung 2020, Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki data semua penunggak pajak akan melakukan tindakan penegakan hukum.
Tindakan tegas tersebut berupa pemasangan stiker atau plang penunggak pajak, surat paksa, sita lelang, pencabutan perizinan usaha, pemblokiran rekening, dan rencana gijzeling.
"Kami mengimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam mengikuti Kebijakan Keringanan Pajak Daerah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi administrasi di bidang perpajakan. Mengingat Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilakukan pada 2019, selanjutnya pada 2020 akan dilakukan penagihan pajak dan penegakan hukum yang lebih masif dan berskala besar," ujar Faisal melalui keterangannya, Senin (18/11).
Untuk pembayaran, pelunasan piutang pajak ini bisa dilakukan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Samsat seluruh DKI Jakarta atau melalui online.
"Bagi warga Jakarta, kami dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan layanan secara online kepada warga Jakarta. Layanan ini dapat diunduh di app store dan play store Pajak Online DKI Jakarta atau melalui pajakonline.jakarta.go.id."
Cara membayarnya pun cukup mudah dan bisa menggunakan smartphone. Anda cukup unduh aplikasi, install, lalu isi registrasi di aplikasi tersebut. Setelah itu, ikuti langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan yang sudah ada di aplikasi tersebut.
Namun demikian, tidak semuanya bisa dilakukan secara online karena setelah membayar atau melunasi tunggakan pajak kendaraan, wajib pajak tetap perlu datang ke Samsat untuk melakukan pengesahan dan mendapatkan resi pelunasan sebagai tanda bukti. (Pemprov DKI Jakarta/fef)
Lewat kebijakan ini, masyarakat Jakarta bisa menikmati diskon pada beberapa jenis pajak, seperti keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen sampai dengan tahun 2012, keringanan pokok PKB sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016, dan keringanan 50 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kedua dan seterusnya.
Selain itu, ada pula Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 25 persen mulai 2013 sampai 2016, yang diberikan saat Wajib Pajak melunasi pembayaran.
Selain diskon pajak, masyarakat juga bisa menikmati penghapusan sanksi administrasi piutang pajak pada sembilan jenis pajak, seperti PKB, BBN-KB, hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran, reklame, dan PBB-P2.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin menegaskan apabila para penunggak pajak masih tak memanfaatkan kebijakan ini hingga akhir 2019, terhitung 2020, Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki data semua penunggak pajak akan melakukan tindakan penegakan hukum.
Tindakan tegas tersebut berupa pemasangan stiker atau plang penunggak pajak, surat paksa, sita lelang, pencabutan perizinan usaha, pemblokiran rekening, dan rencana gijzeling.
"Kami mengimbau kepada wajib pajak untuk aktif dalam mengikuti Kebijakan Keringanan Pajak Daerah, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi administrasi di bidang perpajakan. Mengingat Kebijakan Keringanan Pajak Daerah akan dilakukan pada 2019, selanjutnya pada 2020 akan dilakukan penagihan pajak dan penegakan hukum yang lebih masif dan berskala besar," ujar Faisal melalui keterangannya, Senin (18/11).
Untuk pembayaran, pelunasan piutang pajak ini bisa dilakukan di Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di Kantor Samsat seluruh DKI Jakarta atau melalui online.
"Bagi warga Jakarta, kami dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah memberikan layanan secara online kepada warga Jakarta. Layanan ini dapat diunduh di app store dan play store Pajak Online DKI Jakarta atau melalui pajakonline.jakarta.go.id."
Cara membayarnya pun cukup mudah dan bisa menggunakan smartphone. Anda cukup unduh aplikasi, install, lalu isi registrasi di aplikasi tersebut. Setelah itu, ikuti langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan yang sudah ada di aplikasi tersebut.
Namun demikian, tidak semuanya bisa dilakukan secara online karena setelah membayar atau melunasi tunggakan pajak kendaraan, wajib pajak tetap perlu datang ke Samsat untuk melakukan pengesahan dan mendapatkan resi pelunasan sebagai tanda bukti. (Pemprov DKI Jakarta/fef)
ARTIKEL TERKAIT

Beda Gaji CPNS DKI yang Rela Lembur Hingga Subuh
Nasional 2 minggu yang lalu
Tekanan Kerja Tinggi, Alasan Gaji PNS DKI Gol III A Rp20 Juta
Nasional 2 minggu yang lalu
Baru Diangkat, Gaji PNS DKI Lulusan IPDN Tembus Rp20 Juta
Nasional 2 minggu yang lalu
Penggusuran Masih Dilakukan, PDIP Nilai Anies Tak Konsisten
Nasional 2 minggu yang lalu
Kurangi Sampah, Pemprov DKI Luncurkan 3 Kegiatan Strategis
Nasional 2 minggu yang lalu
Pemprov DKI Tingkatkan Gizi Anak Sekolah Lewat PMTAS
Nasional 2 minggu yang lalu
BACA JUGA

Susah Payah Sri Mulyani Hapus Citra Korupsi Petugas Pajak
Ekonomi • 04 December 2019 15:20
Sri Mulyani Sebut Jokowi Bakal Atur Tarif Pajak Daerah
Ekonomi • 23 November 2019 12:31
Jakarta Diklaim Bisa Hasilkan Rp1,75 T per Hari dari Sampah
Teknologi • 20 November 2019 19:01
Pemprov DKI Kembangkan CRM untuk Proses Aduan Warga Jakarta
Teknologi • 19 November 2019 14:51
TERPOPULER

Jokowi soal Membangun Papua: Siapa Suruh Makan Infrastruktur?
Nasional • 3 jam yang lalu
Zulhas Sebut Jualan Surga dan Neraka di Pemilu Sudah Tak Laku
Nasional 1 jam yang lalu
Rakernas Ricuh, PAN Tunda Tentukan Waktu dan Lokasi Kongres
Nasional 3 jam yang lalu