Polri Gandeng PPATK Dalami Dugaan Dana Desa untuk KKB Papua

CNN Indonesia | Rabu, 27/11/2019 21:43 WIB
Polri Gandeng PPATK Dalami Dugaan Dana Desa untuk KKB Papua Kabag Penum Mabes Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendalami indikasi atau dugaan penggunaan dana desa untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Jadi berdasarkan hasil penyelidikan oleh Polda Papua bahwa perihal tersebut sampai dengan hari ini masih bersifat indikasi dan dugaan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra, Rabu (27/11).

Indikasi itu berdasarkan informasi mengenai permintaan-permintaan secara lisan ataupun tertulis mengenai pendanaan KKB. Namun, Asep enggan merinci hal tersebut. 


Asep menuturkan polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyelewengan dana desa. "Kita masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut," jelas dia.

Dugaan penggunaan dana desa untuk membantu KKB pertama kali diungkapkan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw di Jayapura, kemarin.

Paulus mengatakan pihaknya menemukan indikasi tersebut berdasarkan temuan di lapangan. Paulus mengungkapkan ada surat edaran dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung di Papua untuk meminta dukungan pendanaan.

"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok ini, apapun alasannya. Kami akan tindak tegas," kata dia.

[Gambas:Video CNN]
Kapolda menyebut KKB sering menekan semua pihak untuk memberi pendanaan. Dana-dana tersebut, katanya, digunakan untuk membeli amunisi maupun senjata api.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengaku tengah berkoordinasi dengan kepolisian menyusul dugaan penyalahgunaan dana desa oleh KKB di Papua.

"Kita update terus, kita juga minta [data] lebih valid lagi [ke kepolisian] supaya tidak salah dalam mengekspose," kata dia di sela pelepasan calon transmigran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur. (mjo)