PDIP Sebut Tak Ada Iktikad Anies Buka Kinerja TGUPP

CNN Indonesia | Rabu, 11/12/2019 13:05 WIB
PDIP Sebut Tak Ada Iktikad Anies Buka Kinerja TGUPP Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono (Detikcom/Ari Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap berjalan meski anggaran sudah diketok Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Jumlah anggota TGUPP DKI pun dipotong dari semula 67, hanya disetujui 50 orang.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku tak habis pikir dengan kinerja TGUPP. Menurutnya, polemik TGUPP bukan barang baru karena sudah dua tahun berjalan. Sehingga harusnya ada itikad baik dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau TGUPP untuk melakukan transparansi kinerja.

"Ini bukan persoalan baru loh, persoalan lama dan muncul kembali. Artinya memang tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mengkoreksi, evaluasi atau membenahi TGUPP ini terkhusua soal transparansi," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/12).


Pada saat Rapat Banggar RAPBD pun dewan sudah meminta penjelasan kepada pemerintah DKI terkait kinerja staf Anies tersebut. Namun, menurut Gembong jawaban yang diberikan tidak substansial.

"Yang dibahas kan soal gaji dan tupoksi nya, kalau itu bisa kita baca di Pergub juga sudah ada jadi apa yang dijawab," ujar Gembong.

Dalam rapat Banggar tersebut diputuskan jumlah anggota TGUPP DKI yang semula diajukan untuk 67 orang, diketok jadi untuk 50 orang.

Diakui Gembong bahwa mau tidak mau suara PDI P tenggelam saat Banggar mengetok palu anggaran untuk TGUPP. Adapun jumlah anggaran yang diajukan ialah sebesar Rp19,8 miliar untuk tahun 2020 dan mendapat pemotongan sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Ke depan, Gembong mengingatkan agar soal TGUPP harus memiliki keterbukaan kinerja dalam membantu Anies. Ia menegaskan meski para TGUPP ditunjuk gubernur, namun gaji mereka dianggarkan lewat APBD yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

"Dan saya tambahkan tinggal bagaimana peran TGUPP tidak melapaui peran yang diberikan. Yang bertanggungjawab terhadap RPJMD ialah organisasi perangkat daerah, bukan TGUPP," tutup dia.

[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya Anies mempertanyakan sikap partai oposisi yang terus mengkritik TGUPP. Menurut Anies kritik yang muncul kepada TGUPP ialah bukti cemerlangnya kinerja TGUPP di mata dewan.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," kata Anies di Terowongan Kendal Jakarta, Selasa (10/12).

Anies menilai partai oposisi seperti PDIP selalu mengarahkan kritiknya kepada TGUPP. Padahal, TGUPP, kata Anies, ialah orang yang paling banyak memainkan peran penting dalam pembangunan Jakarta.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik. Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental," ungkap Anies.

Di temui kemudian di Balai Kota DKI pada hari yang sama, Anies enggan menanggapi maupun mendebati jumlah anggota TGUPP DKI yang disunat DPRD.

(ctr/kid)