Humphrey Nilai PPP Perlu Islah Sambut Pemilu 2024

CNN Indonesia
Jumat, 13 Des 2019 03:23 WIB
Humphrey Djemat mengingatkan perpecahan di tubuh PPP tidak hanya terjadi di level elite, tetapi sudah sampai ke tingkat bawah.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) hasil Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. (Foto: CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) hasil Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, berharap rencana islah dua kubu PPP dapat benar-benar terjadi. Menurutnya, islah di tubuh PPP diperlukan agar bisa bertahan dan kuat dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Islah yang bermartabat dan juga islah yang menyatukan PPP menjadi kuat, bukan islah-islahan. Itu harus kita bedakan," kata Humphrey di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Humphrey pun mengingatkan bahwa perpecahan di tubuh PPP tidak hanya terjadi di level elite saja, melainkan sampai tingkat bawah.
Lebih jauh, dia menyampaikan menyampaikan bahwa PPP, baik pimpinannya ataupun pimpinan Suharso Monoarfa yang merupakan hasil Muktamar Pondok Gede, harus mengintrospeksi diri atas hasil yang diperoleh di Pemilu 2019.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Humphrey berpendapat salah satu penyebab turunnya suara PPP di Pemilu 2019 adalah konflik internal yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kita harus semua elemen di PPP, baik Mukatamar Jakarta yang saya pimpin, dan Muktamar Pondok Gede yang dipimpin Suharso, mulai berhubungan dan berkomunikasi serta mulai mempersiapkan diri melakukan Muktamar bersama dan bermartabat," katanya.

PPP pimpinan Humphrey sendiri menggelar telah Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V untuk membahas penyatuan PPP kubunya dengan PPP pimpinan Suharso pada Sabtu (30/11).
Sementara itu, PPP pimpinan Suharso dijadwalkan akan menggelar Mukernas pada 14-16 Desember di Jakarta. Mukernas digelar untuk menentukan jadwal Muktamar yang akan menjadi perhelatan PPP untuk menentukan ketua umum dan kepengurusan baru.

Diketahui PPP mengalami perpecahan sejak 2014 silam, ketika KPK menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji. (mts/rea)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER