Ia pun mewanti-wanti soal pembingkaian yang dilakukan akun robot atau bot demi menyudutkan lembaga antirasuah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain isu memusuhi NU, Giri menyebut media sosial juga diramaikan dengan framing soal radikalisme dan Taliban di internal KPK. Bentuknya, mengidentifikasi ciri-ciri fisik dan berpakaian. Upaya framing ini, kata Giri, diperkuat dengan dukungan foto.
"Misalnya, jenggotan dibilang Taliban, padahal bisa saja dia anggota klub motor. Atau, orang abis salat Zuhur, tiba-tiba disuruh menjemput Novel Baswedan di depan kantor, lalu dijepret, masih memakai kopiah. Nah, itu dikira Taliban," ujar Giri.
Menurutnya, upaya menggiring opini publik terhadap KPK lewat media sosial ini merupakan bagian dari serangan terhadap pemberantasan korupsi. Pelakunya adalah akun-akun robot atau bot. Contoh kasus lainnyanya adalah dalam hal revisi UU KPK.
"Jadi, sekarang perang media sosial itu pakai metodologi. Perang bertujuan membuat bimbang sikap publik pada pemberantasan korupsi. Dalam rangka menggiring opini pembenaran atau justifikasi, digunakan bot-bot," ujar dia.
"Kalau dibaca sekarang media arus utama pada komentarnya, misalnya ada 500 komentar yang berbicara jelek soal KPK, ada satu saja yang dukung KPK. Seakan-akan yang benar yang banyak tadi," ujar Giri.
Ia pun meminta masyarakat untuk cerdas mendeteksi akun bot. Salah satu cirinya, kata dia, memiliki ciri sejumlah angka di belakang nama akun. "Jadi, masyarakat harus lebih cerdas. Kalau namanya @Rieni7646 belum tentu @Rieni7646 itu manusia. Jangan-jangan bot itu," kata Giri.
(antara/arh)