Prioritaskan Bencana, Kemendagri Bakal Revisi APBD Pemda
CNN Indonesia
Selasa, 07 Jan 2020 21:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah pemerintah daerah menyepakati tiga hal untuk menghadapi potensi bencana khususnya banjir di musim hujan yang masih berlangsung. Salah satunya soal revisi APBD agar ada alokasi yang cukup untuk aspek penanggulangan bencana.
Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dihelat di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/2). Sekretaris daerah dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, Pemkab Bogor, Pemkot Bekasi hingga Pemkot Depok dan kementerian terkait hadir dalam rakor.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo lalu menjelaskan tiga hal yang disepakati melalui rakor. Pertama, pemerintah daerah dan pihak terkait harus melakukan proses tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya masing-masing.
"Menyelesaikan permasalahan yang ada, para warga diberikan bantuan," kata Hadi.
Hal kedua yang perlu dilakukan adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Hadi menegaskan bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial dan harus komprehensif.
Terlebih, musim hujan juga belum selesai. BMKG menyatakan hujan masih akan terus melanda Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.
"Keterpaduan dari Pemda dan Kementerian dan Lembaga menyikapi secara terpadu. Melibatkan meliputi pemerintah pusat, daerah, dan dibentuk suatu sistem, tidak bisa kita sepotong-sepotong," kata dia.
Kesepakatan terakhir, Hadi mengatakan Kemendagri bakal merevisi APBD pemerintah daerah yang wilayahnya tergolong rawan bencana. Nantinya, jika ada pos anggaran APBD yang dirasa belum tepat, bakal dialihkan untuk mengakomodasi penanganan bencana.
"Kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya di dalam penganggaran dan perencanaan penganggaran APBD 2020, sehingga yang belum tepat nanti kami lakukan revisi," kata Hadi.
[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Hadi meminta pemerintah daerah yang wilayahnya dialiri Sungai Ciliwung tidak lepas tanggung jawab. Harus ada tindakan untuk mengoptimalkan Sungai Ciliwung sebagai tempat untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir.
Nantinya bakal ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Kementerian PUPR beserta instansi lainnya mengenai Sungai Ciliwung.
"Oleh karena itu perlu nanti dibuat suatu kesepakatan MoU antara Kementerian PUPR dan juga daerah, kemudian juga tata ruangnya nanti diintegrasikan oleh Dirjen BPN, kemudian kaitannya pula dengan penanganan hulu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian-kementerian terkait," kata dia.
(rzr/bmw)
Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dihelat di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/2). Sekretaris daerah dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, Pemkab Bogor, Pemkot Bekasi hingga Pemkot Depok dan kementerian terkait hadir dalam rakor.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo lalu menjelaskan tiga hal yang disepakati melalui rakor. Pertama, pemerintah daerah dan pihak terkait harus melakukan proses tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal kedua yang perlu dilakukan adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Hadi menegaskan bahwa penanganan bencana banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial dan harus komprehensif.
"Keterpaduan dari Pemda dan Kementerian dan Lembaga menyikapi secara terpadu. Melibatkan meliputi pemerintah pusat, daerah, dan dibentuk suatu sistem, tidak bisa kita sepotong-sepotong," kata dia.
Kesepakatan terakhir, Hadi mengatakan Kemendagri bakal merevisi APBD pemerintah daerah yang wilayahnya tergolong rawan bencana. Nantinya, jika ada pos anggaran APBD yang dirasa belum tepat, bakal dialihkan untuk mengakomodasi penanganan bencana.
"Kaitannya dengan program jangka pendek dan menengah khususnya di dalam penganggaran dan perencanaan penganggaran APBD 2020, sehingga yang belum tepat nanti kami lakukan revisi," kata Hadi.
Selain itu, Hadi meminta pemerintah daerah yang wilayahnya dialiri Sungai Ciliwung tidak lepas tanggung jawab. Harus ada tindakan untuk mengoptimalkan Sungai Ciliwung sebagai tempat untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir.
Nantinya bakal ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan Kementerian PUPR beserta instansi lainnya mengenai Sungai Ciliwung.
"Oleh karena itu perlu nanti dibuat suatu kesepakatan MoU antara Kementerian PUPR dan juga daerah, kemudian juga tata ruangnya nanti diintegrasikan oleh Dirjen BPN, kemudian kaitannya pula dengan penanganan hulu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian-kementerian terkait," kata dia.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK