Demokrat Dukung Pembentukan Pansus Jiwasraya
CNN Indonesia
Rabu, 08 Jan 2020 03:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan bahwa pihaknya mendukung pembentukan panitia khusus atau pansus guna mengungkap kasus gagal bayar yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurutnya, pembentukan pansus akan membuka kasus PT Jiwasraya secara terang benderang ke masyarakat.
"Kami mendukung keberadaan pansus (Jiwasraya) itu, supaya jelas," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).
Dia menyatakan bahwa pansus terkait pengungkapan kasus di PT Jiwasraya tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung.
Menurutnya, anggota DPR yang duduk di pansus tersebut yang nanti akan mempertimbangkan apakah akan menunggu hasil penyidikan Kejaksaan Agung sebelum memberikan keputusan akhir atau tidak.
Syarief menambahkan, seluruh hasil penyidikan pansus terkait PT Jiwasraya nantinya harus dibuka ke publik secara transparan dan tidak ada yang ditutupi.
"Pada prinsipnya, kami dukung dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya, tidak boleh ada yang ditutupi," tutur Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan pihaknya telah menyetujui agar DPR segera membentuk pansus guna mengungkap kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
Sohibul menyatakan upaya pembentukan Pansus bertujuan untuk mengungkap kasus PT Jiwasraya agar terang benderang di masyarakat.
"Ya karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).
Sejumlah fraksi lain di DPR juga telah menyampaikan pernyataan lisan mendukung pembentukan pansus terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya yaitu PKB, PDIP, Partai Golkar, dan PPP.
Sejauh ini, Kejagung melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.
Sepuluh orang yang dicekal yakni HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Dalam kasus itu, Kejagung sejauh ini menduga kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun
(mts/agt)
Menurutnya, pembentukan pansus akan membuka kasus PT Jiwasraya secara terang benderang ke masyarakat.
"Kami mendukung keberadaan pansus (Jiwasraya) itu, supaya jelas," kata Syarief kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada prinsipnya, kami dukung dan ini harus dibuka secara transparan apa yang terjadi dengan Jiwasraya, tidak boleh ada yang ditutupi," tutur Wakil Ketua MPR itu.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan pihaknya telah menyetujui agar DPR segera membentuk pansus guna mengungkap kasus yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya.
"Ya karena kita berkeinginan agar ini bisa terang benderang di hadapan publik. Maka PKS mendorong agar adanya pansus," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).
Sejumlah fraksi lain di DPR juga telah menyampaikan pernyataan lisan mendukung pembentukan pansus terkait kasus di PT Asuransi Jiwasraya yaitu PKB, PDIP, Partai Golkar, dan PPP.
Sejauh ini, Kejagung melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap 10 orang terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya.
Sepuluh orang yang dicekal yakni HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. Dalam kasus itu, Kejagung sejauh ini menduga kerugian negara mencapai Rp13,7 triliun
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK