Menurutnya, pencabutan itu dilakukan secara otomatis setelah Harun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.
"(Prosedur) di PDIP, setiap anggota partai maupun kader partai yang (kena) OTT soal korupsi itu otomatis dicabut keanggotaannya. Dari dulu, kasus-kasus yang lalu semua sama," kata Komarudin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah jadi kewenangan KPK untuk mencari yang bersangkutan, itu di ranah hukum. Kalau kami ada gerakan tambahan, nanti dibilang ah PDIP," ucapnya.
"Kami umumkan lewat media, saya juga enggak tahu Harun ada di dunia mana sekarang," tutur Komarudin.
KPK memang telah menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.
Ia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.
Ditjen Imigrasi mencatat Harun terbang ke Singapura pada 6 Januari atau dua hari sebelum KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan, 8 Januari lalu. (mts/wis)