Jokowi: Naturalisasi atau Normalisasi Silakan Asal Dikerjakan

CNN Indonesia | Jumat, 17/01/2020 18:07 WIB
Jokowi: Naturalisasi atau Normalisasi Silakan Asal Dikerjakan Presiden Joko Widodo. (Biro Pers Sekretaris Presiden/Muchlis Jr)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengaku tak masalah dengan perdebatan kebijakan naturalisasi dan normalisasi sungai guna mengantisipasi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Bagi Jokowi yang terpenting adalah mengerjakan pelebaran semua sungai.

"Teknisnya mau pakai normalisasi, naturalisasi, silakan, tapi lebarkan semua sungai. Yang penting segera dikerjakan di lapangan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (17/1).

Kepala negara ingin pelebaran sungai dilakukan karena merupakan bentuk antisipasi banjir di antara hulu dan hilir. Menurutnya, bila hal itu tidak dilakukan, maka program penanganan banjir yang dilakukan di hulu dan hilir jadi percuma.


Dalam pengerjaannya, antisipasi banjir di tengah merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, pemerintah pusat bertanggung jawab pada pencegahan di hulu.

Antisipasi banjir di bagi dalam tiga kategori yakni hulu, tengah dan hilir. Di bagian hulu dilakukan dengan membangun bendungan dan rehabilitasi kerusakan hutan. Kawasan Tengah dilakukan pelebaran sungai. Bagian hilir terkait dengan antisipasi banjir rob.

Jokowi mengatakan di bagian hulu pemerintah pusat melakukan pembangunan dua bendungan besar, yaitu Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Keduanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Ini baru yang berurusan dengan Sungai Ciliwung, padahal ada sungai-sungai lain, misalnya Kali Cipinang, Kali Sunter, dan lainnya," katanya.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan membangun embung dan melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang ada di hulu sungai. Tujuannya untuk penghijauan, memperbaiki penyerapan air, dan mengantisipasi bencana longsor.

"Kalau (dari sisi) tangkapan hujan tidak diperbaiki, run of water yang masuk ke bawah banyak, baik ke Bekasi, Jakarta, Banten, dan lainnya. Jadi di hulu dengan bendungan dan rehabilitasi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]
Sedangkan di hilir, Jokowi ingin pemerintah daerah mengantisipasi banjir dengan membangun tembok penghalang air laut (giant sea wall). Dengan begitu, air laut yang terus naik dari waktu ke waktu tidak masuk ke daratan.

"Nanti tanya Kementerian PUPR bagaimana pembagiannya ke pemerintah daerah seperti apa. Tapi itu semua harus satu visi karena masterplan banjir sudah ada dari 1973," tuturnya.

Sebelumnya terjadi perdebatan soal naturalisasi dan normalisasi. Naturalisasi merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Naturalisasi memiliki pengertian melebarkan sungai tanpa betonisasi. Pelebaran dilakukan dengan cara membuat ekosistem di bantaran sungai untuk mengembalikan sungai ke kondisi alamiahnya.

Sementara normalisasi dilakukan dengan pelebaran dan betonisasi bantaran sungai. Konsekuensi pelebaran dan betonisasi adalah penggusuran rumah warga di bantaran sungai. (uli/wis)