KPK Cecar Eks Ketua KONI Pusat Terkait Dana Hibah Kemenpora

CNN Indonesia | Selasa, 21/01/2020 23:09 WIB

KPK memeriksa pengetahuan eks Ketua KONI Pusat Tono Suratman mengenai pengajuan proposal dana hibah melalui Kemenpora ke KONI.

Eks Ketua KONI Pusat Tono Suratman. (M. Arby Rahmat Putratama)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pengajuan proposal dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui pemeriksaan terhadap eks Ketua KONI Pusat, Tono Suratman.

"Penyidik kembali mendalami pengetahuan saksi terkait dengan pengajuan proposal dana hibah melalui Kemenpora ke KONI," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada awak media di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/1).

Lihat juga:

KPK Cecar Jazilul Fawaid soal Aliran Dana dari Imam Nahrawi

Pada pemeriksaan hari ini, Tono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menpora, Imam Nahrawi. Ketika dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media, ia bungkam.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan Imam sebagai tersangka pada Rabu, 18 September 2019. Imam diduga menerima suap sebesar Rp26,5 miliar sebagai komitmen fee dari sejumlah sumber.

Penerimaan uang pertama terjadi pada 2014-2018. Saat itu Imam melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum, diduga menerima Rp14,7 miliar. Berikutnya, pada 2016-2018, Imam diduga meminta uang senilai Rp11,8 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Lihat juga:

Imam Nahrawi Baca Selawat Tolak Kezaliman Usai Diperiksa KPK

Sumber penerimaan di antaranya dari pengurusan proposal hibah yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke Kemenpora tahun anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan.

Atas perbuatannya, Imam disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam perkara ini pula, penyidik KPK telah menyelesaikan penyidikan terhadap Ulum. Lembaga antirasuah tersebut telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke penuntut umum pada Rabu (8/1). (ryn/fea)