Kesaksian Warga Bertahan dari Gusuran Tol Serpong-Cinere
Thohirin | CNN Indonesia
Rabu, 29 Jan 2020 07:39 WIB
Tangerang Selatan, CNN Indonesia -- Rumah Amin Fathurrahman (50) masih berdiri kokoh di tengah proyek pembangunan Tol Serpong-Cinere, Tangerang Selatan. Posisinya membelah satu ruas jalan tol yang pembangunannya hampir selesai.
Sejumlah rumah di sekitarnya telah rata dengan tanah digilas proyek tol sepanjang 10,14 kilometer. Rumah Amin yang berada di Perumahan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, itu kini terpisah dari kawasan kompleks dipagari tembok berlin.
Untuk menuju rumah Amin, satu-satunya akses adalah melalui jalan tol sekitar 50 meter dari jalan kompleks. Kadang jalur itu dilalui warga sebagai jalan pintas.
"Ini rumah saya. Kan, bukan maling. Rumah saya legal. Ada izinnya. Ada IMB-nya. Insyaallah saya beli dengan rizki halal," kata Amin kepada CNNIndonesia.com saat ditanya kenapa masih mempertahankan rumahnya, Rabu (22/1).
Amin masih tinggal di rumah itu sendirian dan enggan meninggalkannya. Pohon yang tumbuh di sepetak halaman rumahnya tampak rimbun. Dari kejauhan, kerimbunan pohon membuat rumah itu seperti tak terurus dan tak berpenghuni.
Ia pulang pada sore atau malam hari selepas kerja untuk tidur. Sementara keluarganya sudah diboyong ke rumahnya yang lain, namun masih di area kompleks yang sama. Jaraknya sekitar satu kilometer.
Rumah Amin hanya satu dari 19 rumah di RT 06 RW 15 Kompleks Perumahan Bukit Nusa Indah yang masih bertahan dari penggusuran proyek tol. Amin menolak lantaran hasil pengukuran oleh Tim Penilai Tanah atau appraisal proyek pada 2016 dianggap tidak sesuai ukuran.
"Ketika angkanya tidak sesuai berarti harganya tidak sesuai," kata Amin.
Oleh pihak kontraktor, rumah Amin ditaksir Rp 1,9 miliar. Namun ia keberatan dengan angka itu. Sebab, kata Amin, masih banyak bagian dari total luas bangunan rumahnya yang belum diukur. Amin menduga hal itu terjadi lantaran pengukuran yang dilakukan kontraktor tanpa sepengetahuannya.
"Nah, tanahnya cocok, tapi ini bangunannya enggak sesuai. Kan, ini ada IMB sudah diurus. Kemudian, ada cor 1,5 meter. Rumah saya kan dua lantai. Ini pasti salah," tutur Amin.
"Dalam hati saya ini kayaknya reka-reka atau disamain dengan tetangga saya, enggak tahu," imbuhnya.
Amin mengajukan keberatan. Ia lalu dijanjikan rumahnya akan diukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani proses pembebasan lahan tersebut. Kabar itu ia terima lewat sebuah surat tertanda BPN Kota Tangsel.
"Dapat surat. Terus dijanjikan katanya mau diukur ulang. Ada tanda tangan kepala BPN, ada stempelnya," kata Amin.
Namun, hingga 2017, saat beberapa rumah di sekitarnya mulai diratakan, proses pengukuran ulang rumahnya tak juga dilakukan. Bahkan, hingga dua tahun setelahnya, saat proyek tol direncanakan rampung dan mulai beroperasi pada 2019, pengukuran tak juga dilakukan. Amin bergeming. Ia menolak pergi.
"Tapi sampai sekarang enggak diukur. Ketika enggak diukur kan saya enggak mau pergi," katanya.
Amin sempat melaporkan kasus rumahnya ke Ombudsman Provinsi Banten pada 2017. Sempat diterima, belakangan oleh pihak Ombudsman laporan Amin tidak bisa diproses lebih jauh. Kata Ombudsman, menurut penuturan Amin, uang ganti rugi rumahnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Amin menilai perkara kasusnya yang sudah dilimpahkan ke pengadilan keliru. Sebab, ia belum menerima jawaban terkait permintaan pengukuran ulang atas rumahnya. Dan secara otomatis, Amin belum menyetujui jumlah uang ganti yang diberikan kontraktor senilai Rp 1,9 miliar itu.
"Harusnya pengadilan tidak berwenang menerima titipan tadi. Karena tidak memenuhi ketentuan," katanya.
Buntutnya, pada 4 Desember 2019 lalu Amin mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh Pengadilan, ia diminta segera membongkar rumahnya dalam kurun waktu tak kurang delapan hari atau akan dibongkar paksa.
"Saya bilang, loh, kok diberlakukan seperti penjahat. Saya melakukan apa yang menjadi hak saya. Dan saya, sudah sesuai prosedur. Ini saya diberlakukan seperti penjahat. Tiba-tiba saya dapat panggilan seperti ini. Harusnya kan ada mekanisme," jawab Amin.
Sebelum ke Ombudsman, pada 2017 Amin mengaku juga sempat melaporkan kasusnya ke Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diany dan Gubernur Banten, yang kala itu dijabat plt Gubernur Rano Karno, namun tak ada respons hingga kini.
"Saya bersurat ke Wali Kota. Saya bersurat ke Gubernur. Semua sudah saya lakukan. Artinya kan, panitia itu kan di bawah gubernur, di bawahnya wali kota, dia bisa meminta untuk melakukan koreksi," ucapnya.
Sekitar 1,5 kilometer dari rumah Amin, tepatnya di Jalan Raya Bukit Nomor 4, Kompleks Pertanian RT 02 RW 01, Serua, Ciputat, Paul Agustinus Aarddening (51) juga menolak hengkang dari rumahnya. Rumah Paul juga berada persis di tengah proyek pembangunan Jalan Tol Serpong-Cinere.
Pemandangan itu tambah terlihat kontras. Sebab, PT Waskita Karya Tbk. sebagai kontraktor pemegang proyek, bakal membuat jembatan penghubung akses jalan raya yang terpotong karena dilalui tol. Artinya, posisi rumah Paul berada persis di tengah pengerjaan tol dan di bawah jembatan yang pembangunannya juga hampir rampung itu.
Belakangan, jalan raya yang melewati depan rumah Paul kabarnya akan dialihkan memutar ke belakang rumahnya.
Paul menceritakan kronologi mengapa ia menolak rumahnya diratakan dengan aspal seperti warga lainnya. Rumah Paul berada persis di tengah pengerjaan proyek tol yang masih berlangsung. Dari jalan raya, ada lima anak tangga untuk memasuki gerbang rumahnya yang selalu tertutup rapat dan nyaris tak terlihat dari luar pagar.
Sejumlah pohon dan tanaman depan rumah seperti sengaja dibiarkan tumbuh rimbun sehingga menutupi muka rumah-seperti rumah Amin. Kata Paul, tanaman dan pohon depan rumah itu memang sudah sejak dulu ia pelihara dan tumbuh merungkau. Di bagian depan rumah, persis di tepi jalan, ada bekas warung milik Amin yang kini sudah tutup.
"Itu tutup karena tol ini, debu," ujarnya.
Paul adalah pria berbadan gempal, berambut cepak dengan sisa kuncir di bagian belakang. Gaya bicaranya blak-blakan. Di rumahnya, Paul tinggal bersama empat orang, yaitu istri, anak dan adiknya. Ia menggunakan walky talky untuk berkomunikasi dengan orang-orang seisi rumah.
Sama dengan Amin, musabab Paul enggan pindah dari rumahnya lantaran keberatan dengan taksiran uang ganti rugi yang diberikan kontraktor. Dari total Rp 2,4 miliar yang diberikan pihak kontraktor, Paul meminta Rp 5,5 miliar.
"Saya berpendapat, harga ini ada di pinggir jalan. Ini kan jalur utama atau jalur provinsi. Harusnya beda dengan harga di belakang," katanya.
Luas tanah rumah Paul adalah 256 meter persegi. Angka yang ditawarkan menurut Paul wajar dan sesuai harga pasar. Belum lagi beberapa bagian rumah lain yang mestinya masuk hitungan yang harus diukur, seperti ruang terbuka dan tertutup, tanaman, warung miliknya, bahkan hingga kompensasi masa tunggu.
Artikel bersambung ke halaman berikutnya... "Menyurati Wali Kota hingga Jokowi"
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah rumah di sekitarnya telah rata dengan tanah digilas proyek tol sepanjang 10,14 kilometer. Rumah Amin yang berada di Perumahan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, itu kini terpisah dari kawasan kompleks dipagari tembok berlin.
Untuk menuju rumah Amin, satu-satunya akses adalah melalui jalan tol sekitar 50 meter dari jalan kompleks. Kadang jalur itu dilalui warga sebagai jalan pintas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amin masih tinggal di rumah itu sendirian dan enggan meninggalkannya. Pohon yang tumbuh di sepetak halaman rumahnya tampak rimbun. Dari kejauhan, kerimbunan pohon membuat rumah itu seperti tak terurus dan tak berpenghuni.
Rumah Amin hanya satu dari 19 rumah di RT 06 RW 15 Kompleks Perumahan Bukit Nusa Indah yang masih bertahan dari penggusuran proyek tol. Amin menolak lantaran hasil pengukuran oleh Tim Penilai Tanah atau appraisal proyek pada 2016 dianggap tidak sesuai ukuran.
"Ketika angkanya tidak sesuai berarti harganya tidak sesuai," kata Amin.
 Rumah Amin Fathurrahman di tengah pembangunan Tol Serpong-Cinere, Tangerang, Selatan. (CNN Indonesia/Thohirin) |
"Nah, tanahnya cocok, tapi ini bangunannya enggak sesuai. Kan, ini ada IMB sudah diurus. Kemudian, ada cor 1,5 meter. Rumah saya kan dua lantai. Ini pasti salah," tutur Amin.
"Dalam hati saya ini kayaknya reka-reka atau disamain dengan tetangga saya, enggak tahu," imbuhnya.
Amin mengajukan keberatan. Ia lalu dijanjikan rumahnya akan diukur ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani proses pembebasan lahan tersebut. Kabar itu ia terima lewat sebuah surat tertanda BPN Kota Tangsel.
"Dapat surat. Terus dijanjikan katanya mau diukur ulang. Ada tanda tangan kepala BPN, ada stempelnya," kata Amin.
Namun, hingga 2017, saat beberapa rumah di sekitarnya mulai diratakan, proses pengukuran ulang rumahnya tak juga dilakukan. Bahkan, hingga dua tahun setelahnya, saat proyek tol direncanakan rampung dan mulai beroperasi pada 2019, pengukuran tak juga dilakukan. Amin bergeming. Ia menolak pergi.
"Tapi sampai sekarang enggak diukur. Ketika enggak diukur kan saya enggak mau pergi," katanya.
 Kendaraan kadang melintas di proyek pembangunan Tol Serpong-Cinere. (CNN Indonesia/Thohirin) |
Amin menilai perkara kasusnya yang sudah dilimpahkan ke pengadilan keliru. Sebab, ia belum menerima jawaban terkait permintaan pengukuran ulang atas rumahnya. Dan secara otomatis, Amin belum menyetujui jumlah uang ganti yang diberikan kontraktor senilai Rp 1,9 miliar itu.
"Harusnya pengadilan tidak berwenang menerima titipan tadi. Karena tidak memenuhi ketentuan," katanya.
Buntutnya, pada 4 Desember 2019 lalu Amin mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh Pengadilan, ia diminta segera membongkar rumahnya dalam kurun waktu tak kurang delapan hari atau akan dibongkar paksa.
"Saya bilang, loh, kok diberlakukan seperti penjahat. Saya melakukan apa yang menjadi hak saya. Dan saya, sudah sesuai prosedur. Ini saya diberlakukan seperti penjahat. Tiba-tiba saya dapat panggilan seperti ini. Harusnya kan ada mekanisme," jawab Amin.
Sebelum ke Ombudsman, pada 2017 Amin mengaku juga sempat melaporkan kasusnya ke Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmy Diany dan Gubernur Banten, yang kala itu dijabat plt Gubernur Rano Karno, namun tak ada respons hingga kini.
"Saya bersurat ke Wali Kota. Saya bersurat ke Gubernur. Semua sudah saya lakukan. Artinya kan, panitia itu kan di bawah gubernur, di bawahnya wali kota, dia bisa meminta untuk melakukan koreksi," ucapnya.
 Jembatan yang akan menghubungkan Jalan Raya Bukit Serua, Ciputat, karena terdampak Tol Serpong-Cinere. (CNN Indonesia/Thohirin) |
Pemandangan itu tambah terlihat kontras. Sebab, PT Waskita Karya Tbk. sebagai kontraktor pemegang proyek, bakal membuat jembatan penghubung akses jalan raya yang terpotong karena dilalui tol. Artinya, posisi rumah Paul berada persis di tengah pengerjaan tol dan di bawah jembatan yang pembangunannya juga hampir rampung itu.
Belakangan, jalan raya yang melewati depan rumah Paul kabarnya akan dialihkan memutar ke belakang rumahnya.
Paul menceritakan kronologi mengapa ia menolak rumahnya diratakan dengan aspal seperti warga lainnya. Rumah Paul berada persis di tengah pengerjaan proyek tol yang masih berlangsung. Dari jalan raya, ada lima anak tangga untuk memasuki gerbang rumahnya yang selalu tertutup rapat dan nyaris tak terlihat dari luar pagar.
Sejumlah pohon dan tanaman depan rumah seperti sengaja dibiarkan tumbuh rimbun sehingga menutupi muka rumah-seperti rumah Amin. Kata Paul, tanaman dan pohon depan rumah itu memang sudah sejak dulu ia pelihara dan tumbuh merungkau. Di bagian depan rumah, persis di tepi jalan, ada bekas warung milik Amin yang kini sudah tutup.
"Itu tutup karena tol ini, debu," ujarnya.
Paul adalah pria berbadan gempal, berambut cepak dengan sisa kuncir di bagian belakang. Gaya bicaranya blak-blakan. Di rumahnya, Paul tinggal bersama empat orang, yaitu istri, anak dan adiknya. Ia menggunakan walky talky untuk berkomunikasi dengan orang-orang seisi rumah.
Sama dengan Amin, musabab Paul enggan pindah dari rumahnya lantaran keberatan dengan taksiran uang ganti rugi yang diberikan kontraktor. Dari total Rp 2,4 miliar yang diberikan pihak kontraktor, Paul meminta Rp 5,5 miliar.
"Saya berpendapat, harga ini ada di pinggir jalan. Ini kan jalur utama atau jalur provinsi. Harusnya beda dengan harga di belakang," katanya.
Luas tanah rumah Paul adalah 256 meter persegi. Angka yang ditawarkan menurut Paul wajar dan sesuai harga pasar. Belum lagi beberapa bagian rumah lain yang mestinya masuk hitungan yang harus diukur, seperti ruang terbuka dan tertutup, tanaman, warung miliknya, bahkan hingga kompensasi masa tunggu.
Artikel bersambung ke halaman berikutnya... "Menyurati Wali Kota hingga Jokowi"
[Gambas:Video CNN]
Spanduk berisi protes pembayaran pembangunan proyek Tol Serpong-Cinere yang tak sesuai prosedur. (CNN Indonesia/Thohirin)
Sebagian bangunan yang masih bertahan menolak penggusuran. (CNN Indonesia/Thohirin)Mengadu ke Wali Kota hingga Jokowi
BACA HALAMAN BERIKUTNYA ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK