Kesaksian Warga Bertahan dari Gusuran Tol Serpong-Cinere

Paul bahkan sudah dua kali melaporkan kasus ini langsung ke Presiden Joko Widodo, masing-masing pada April 2017 dan Februari 2019.

Laporan pertama ia kirim lewat surel, dan dikirim langsung ke Jokowi tertanggal 28 April 2017. Ia menerima balasan dua bulan berikutnya pada Juni lewat Kementerian Sekretariat Negara. Balasan itu meminta agar kantor BPN Kota Tangsel segera melakukan pengukuran ulang atas keberatan yang diajukan Paul sebelumnya.

Kemudian dalam surat kedua yang dikirimkan ke Jokowi tertanggal 8 Februari 2019, Paul mengaku masih keberatan dengan taksiran angka yang diberikan. Ia juga mengeluhkan beberapa bagian rumahnya rusak karena dampak pembangunan tol di sekitar rumahnya.

"Selama pembangunan jalan tol berlangsung, rumah kami mengalami beberapa kerusakan, di mana ada yang cukup mengkhawatirkan seperti tembok sisi kanan yang telah bergeser, kamar mandi lantai atas yang bocor, lantai teras yang pecah akibat beroperasinya kendaraan berat lainnya dan beberapa kerusakan lainnya," tulis Paul dalam surat itu.

Lihat juga: Konflik Lahan Era Jokowi 2 Kali Lipat dari 2 Periode SBY

Buntut tawar menawar itu puncaknya terjadi pada 2 September 2019 lalu, saat tiga orang petugas dari Pengadilan Negeri Tangerang mendatangi rumah Paul. Mereka meminta agar Paul segera membubuhkan tanda tangan sebagai tanda terima penyerahan rumahnya untuk proyek tol. Ia lagi-lagi menolak sebab tak ada perubahan ukuran dan taksiran harga terbaru seperti yang ia minta.

Spanduk berisi protes pembayaran pembangunan proyek Tol Serpong-Cinere yang tak sesuai prosedur. (CNN Indonesia/Thohirin)

Di titik lain, pembangunan Tol Serpong-Cinere terhenti di RT 05 RW 01 Kelurahan Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangsel. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada Kamis (23/1) sore, di lokasi itu hanya ada dua mobil crane yang tengah beroperasi.

Ruas jalan yang hampir rampung dari arah Serpong justru belum tersambung di wilayah tersebut. Bahkan salah satu rumah warga yang dipastikan bakal tergusur kondisinya masih utuh. Sisanya hanya beberapa bidang tanah yang mulai diratakan.

Setidaknya ada lima warga, dari mulai pemilik rumah, lahan kosong, hingga tempat usaha yang tanahnya belum tersentuh. Mereka enggan menyerahkan tanahnya karena uang ganti yang ditaksir pengembang belum sesuai.

"Sebetulnya ganti rugi itu dari mereka sudah. Tapi kita tidak cocok harganya. Itu yang kita tidak sepakat lah. karena harga tanah berbeda-beda," kata Kurniadi (59), salah satu warga yang tanahnya terdampak proyek tol kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/1).

Kurniadi meminta agar uang ganti rugi yang ia dapat dari tanahnya bisa ia gunakan untuk kembali membeli lahan di sekitar situ. Ia juga menegaskan keputusannya yang belum menyerahkan lahan bukan untuk menghambat pembangunan.

"Kita enggak mungkin, jual di sini belinya di Sukabumi. Kita tidak bisa menikmati pembangunan. Kita sudah menyumbang. Tapi kita tidak bisa menikmati. Saya ingin belinya di sini juga," ujarnya.

Lihat juga: Pengamat: Proyek Kereta Cepat Jorok, Tutup Drainase Jalan

Tak Menolak Digusur, Asal Sesuai Prosedur

Amin teringat peristiwa saat rumah orang tuanya ditenggelamkan untuk pembangunan proyek Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, di akhir 1970 hingga awal 1980 semasa Orde Baru.

Proyek Waduk Gajah Mungkur adalah proyek Pemerintah Orde Baru di Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk itu dibangun sebagai pengendali banjir sungai Bengawan Solo, selain untuk mengairi sawah yang bisa mencapai luas 23.600 ha di empat kabupaten. Dibangun pada 1976-1981, pembangunan waduk itu telah menenggelamkan 51 desa di 6 kecamatan.

"Waduk untuk pengairan, untuk pembangkit listrik, dan ganti ruginya sangat kecil zaman segitu. Orang enggak ada yang berani bahwa ini harganya tidak sesuai," kata Amin mengingat peristiwa itu.

"Masa orang tua saya dirugikan, saya anaknya dirugikan juga," katanya.

Kendati demikian, Amin mengaku tak keberatan dengan proyek pembangunan jalan Tol Serpong-Cinere. Ia hanya meminta haknya diberikan sesuai aturan dan prosedur.

Amin menyatakan hingga kini masih menempati rumah itu sebagai upaya agar pembangunan proyek tol dilakukan sesuai prosedur. Ia juga mengaku tak akan menghalang-halangi jika rumahnya dibongkar secara paksa.

"Ketika pun mereka memaksa ngerobohin, saya enggak akan berdiri di depan pintu. Enggak akan. Toh, saya sudah coba mengingatkan bahwa ini salah, dan kamu sudah janji mau betulin. Tapi kan enggak dibetulin sampai sekarang," ucap Amin.

Sebagian bangunan yang masih bertahan menolak penggusuran. (CNN Indonesia/Thohirin)

Sementara bagi Paul, menolak proyek tol yang melewati rumahnya sudah terlambat. Meski mengaku keberatan, Paul menilai tak soal karena proyek pembangunan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia juga meminta agar uang ganti rugi diberikan sesuai haknya.

Paul mengatakan nilai yang ia berikan ke pihak kontraktor bukan angka yang dibuat-buat dan ditinggikan.

"Tahu enggak, instruksi Pak Jokowi apa? Ganti rugi apa untung? Tapi kita tidak aji mumpung. Berikan saja," katanya.

Proyek Tol Serpong-Cinere berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara pengelolanya adalah PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), anak usaha PT Jasa Marga.

Merujuk data dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (kppip.go.id) proyek ini dimulai sejak 2017 dengan angka investasi Rp 2,219 triliun dan direncanakan mulai beroperasi setelah 2019 dengan panjang 10,14 kilometer.

Tol Serpong-Cinere melewati empat kelurahan, yakni Pondok Cabe Udik, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Cipayung, Ciputat, Serua Indah, Kelurahan Serua, bambu Apus serta Jombang. Tol menempati 1.800 bidang tanah dengan luas lahan yang makan 76 hektar.

Tol Serpong-Cinere menyambung dan jadi bagian dari Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta 2, yang rencananya akan menyambung dengan Tol Kunciran-Serpong di bagian Barat, dan Tol Cinere-Jagorawi di sebelah Timur. Tol terbagi dalam dua seksi. Pertama sepanjang 6,67 kilometer dari Serpong hingga Pamulang. Kedua, sepanjang 3,64 meter kilometer dari Pamulang hingga Cinere.

(pmg)

---