MK Putuskan Ubah Panwaslu Jadi Bawaslu Kabupaten/Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan untuk mengubah nama lembaga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Hal itu ditetapkan dalam putusan terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, di MK, Jakarta, Rabu (29/1). Diketahui, perubahan terakhir UU Pilkada adalah Nomor 10 Tahun 2016.

"Menyatakan frasa 'Panwas Kabupaten/Kota' dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Bawaslu Kabupaten/Kota'," kata Ketua MK Anwar Usman, di Jakarta, Rabu (29/1).

MK berpendapat akan ada ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan, terutama dalam pilkada, jika nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota tidak diubah.

Lihat juga: KPU Terapkan e-Rekap di Pilkada 2020 Bermodal PKPU

Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, di tingkat kabupaten/kota, dengan pemilihan kepala daerah.

Sementara, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengadopsi substansi UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota sudah diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), dengan keanggotaan selama lima tahun.

"Menyatakan frasa 'masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang' dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ... Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar Anwar melanjutkan.

[Gambas:Video CNN]
Keanggotaan

Dalam putusan ini, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 disebutkan, Panwas dibentuk paling lambat sebulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

"Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Anwar.

Lihat juga: MK Tolak Gugatan soal Syarat Kawin Bagi Pemilih di Pilkada

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan terdapat tiga poin penting dalam putusan MK tersebut. Pertama, frasa 'Panwas Kabupaten/Kota' dalam UU Pilkada menjadi inkonstitusional kecuali dimaknai sebagai 'Bawaslu Kabupaten/Kota'.

Kemudian yang kedua, jumlah keanggotaan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota harus disesuaikan dengan UU 7/2017. Ketiga, Bawaslu Provinsi tidak lagi dapat membentuk Panwas karena telah dibentuk oleh Bawaslu pusat.

"Menurut kami, Bawaslu, ini memberikan kepastian hukum bagi teman-teman yang di bawah, Kabupaten/Kota, di dalam melaksanakan fungsi Pilkada tahun 2020," kata Fritz di MK, Jakarta.

(fra/arh)