Bertamu ke Surya Paloh, Sohibul Bicara soal RUU Omnibus Law

CNN Indonesia | Kamis, 30/01/2020 04:16 WIB
Bertamu ke Surya Paloh, Sohibul Bicara soal RUU Omnibus Law Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketum Parpol Surya Paloh. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden PKS Sohibul Iman meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf tak menyusun beberapa draf omnibus law terkait Cipta Lapangan Kerja, Perpajakan dan Ibu Kota Negara secara serampangan.

Hal itu ia utarakan sebagai hasil pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

"PKS berpandangan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan karena itu menangani masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul di kantor parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tersebut.


Sohibul meminta agar penyusunan draf omnibus law itu dikerjakan dengan baik dan hati-hati, karena penting bagi masyarakat Indonesia ke depannya.

Selain itu, ia juga menyatakan rancangan omnibus law sebagai 'barang baru'. Hal itu tentunya akan menghadapi banyak perubahan-perubahan di dalamnya.

"Bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi omnibus law. Tentu ini akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa," kata dia.

Tak berhenti di situ, Sohibul juga meminta agar draf omnibus law tak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Ia menegaskan PKS tak ingin terjebak pada kabar bohong atau hoaks terkait rencana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia mengonfirmasi langsung kepada Surya Paloh dan NasDem yang dianggap terlibat dalam penyusunan rancangan kebijakan tersebut.

"Jangan sampai omnibus law ini drafnya belum disampaikan kepada DPR tapi kemudian muncul draf yang sulit dipertanggungjawabkan. Nah ini saya kira justru nanti akan menimbulkan persepsi yang buruk sebelum benar-benar undang-undang itu ada," kata Sohibul.

[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Surya Paloh mengaku optimistis omnibus law akan rampung disahkan DPR dalam 100 hari kerja seperti target Jokowi.

"Timeframe harus ada. Kalau tidak ada timeframe, bagaimana bikin omnibus law ini. 10 tahun lagi selesai itu bukan omnibus law namanya. Ngapain?" kata Surya Paloh.

Usai pertemuan itu, baik Paloh dan Sohibul saling bersalaman dan mengusung gaya kepal tangan komando. Tak terlihat rangkulan dari kedua tokoh itu seperti yang dilakukan kala Surya Paloh bertamu ke kantor DPP PKS pada Oktober 2019.

(rzr/kid)