Panja Komisi III DPR Rapat Tertutup Jiwasraya dengan Kejagung

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana mengusut proses hukum terkait kasus Jiwasraya. Dalam rapat perdana, Panja memanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai pihak yang menangani proses hukum kasus tersebut.

"Rapatnya kami bikin rapat tertutup supaya penyidik tidak ragu-ragu untuk membuka apa yang bisa dibuka," kata Ketua Panja Jiwasraya Komisi III Herman Herry saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Lihat juga: Jaksa Agung Benarkan Akan Ada Tersangka Baru Kasus Jiwasraya

Dia mengatakan pihak Kejagung akan dipimpin Plt Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman.

Politikus PDIP itu menegaskan Panja Jiwasraya Komisi III akan fokus pada proses hukum. Mereka, ujar Herman, mengincar aktor intelektual di balik kasus mega korupsi tersebut.

"Kami ingin supaya penyidik dalam rapat ini buka saja potensi-potensi ke mana saja, siapa saja yang akan diduga menjadi pihak terkait," ucap dia.

Namun, ia meminta Kejagung merahasiakan beberapa hal seperti penelusuran aset, untuk mencegah informasi tersebut bocor dan barang bukti hilang.

Lihat juga: Demokrat dan PKS Pertanyakan Nasib Usulan Pansus Jiwasraya

Herman juga berharap Panja bisa mendorong Kejagung untuk mengembalikan aset-aset Jiwasraya guna membayar kerugian para nasabah.

Dia tak menutup kemungkinan akan ada rapat selenjutnya untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bagaimana dan apa yang dilakukan OJK? Kami merasa sepertinya ini ada pembiaran, tahu tapi dibiarkan. Ini yang kami ingin tahu. Kalau itu betul itu yang terjadi, semua harus diproses hukum, termasuk dugaan penyelewengan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Perusahaan asuransi tertua di Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), menjadi sorotan publik usai Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan ke Kejagung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Pada September 2019, Jiwasraya tercatat mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp32,89 triliun untuk kembali sehat.

Kasus Jiwasraya diperkirakan terjadi sejak tahun 2006. Merespons perhatian publik yang besar, DPR membentuk tiga panja, yaitu Panja Komisi III, Panja Komisi VI, dan Panja Komisi XI.

Lihat juga: DPR Ungkap Dugaan Persekongkolan dalam Kasus Jiwasraya

(dhf/kid)