Perumus RUU Ketahanan Keluarga Samakan BDSM dengan Pembunuhan

CNN Indonesia | Kamis, 20/02/2020 09:00 WIB
Perumus RUU Ketahanan Keluarga Samakan BDSM dengan Pembunuhan Pengusul RUU Ketahanan Negara mengidentikkan akvititas seks BDSM dengan penganiayaan dan potensi pembunuhan, sehingga harus diatur oleh negara. (Foto: Istockphoto/nemke)
Jakarta, CNN Indonesia -- Salah seorang perumus Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga, Ali Taher Parasong, menyamakan aktivitas seks BDSM (Bondage and Discipline, Sadism and Masochism) dengan pembunuhan.

Hal itu dikatakan Ali saat ditanya alasannya mengatur larangan aktivitas seks BDSM. Dia memberi contoh kasus pembunuhan di Bengkulu akhir tahun lalu. Dalam kasus itu, suami bernama Romi Sepriawan membunuh istrinya yang sedang hamil Erni Susanti.

"Bukan soal hanya [aktivitas seks]. Sekarang di Bengkulu istrinya dibelek, anaknya diambil, istrinya meninggal, bagaimana? Suami istri loh," kata Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).


Anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu menolak argumen bahwa BDSM adalah aktivitas seks yang dilakukan atas kesepakatan antarpasangan. Dia bilang kesepakatan itu berbentuk cinta dan kasih sayang, bukan penganiayaan.

Ali juga membantah negara bakal ikut campur dalam ranah privat dengan RUU ini. Sebab ia bersikukuh sadisme dan masochisme yang diatur dalam RUU Ketahanan Keluarga mengarah ke pembunuhan.

"Kalau ada penganiayaan, perlu ada negara hadir. Ada orang sampai dibunuh itu kan bagaimana? UU belum mengatur sejauh itu. Apalagi KUHP yang baru belum terbit," tuturnya.

Ali menyampaikan RUU masih dalam pembahasan. Masih terbuka kemungkinan untuk perubahan. Namun ia meminta masyarakat untuk tidak berpikiran negatif dulu dengan RUU ini.

[Gambas:Video CNN]
"Jangan Anda melihat bahwa ini seolah-olah undang-undang ini adalah undang-undang hukum Islam atau undang-undang yang memiliki kepentingan tertentu. Tidak ada. Enggak jadi juga enggak apa-apa," ucapnya.

RUU Ketahanan Keluarga telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. RUU ini sedang dalam proses harmonisasi di Baleg DPR RI sebelum masuk tahap pembahasan.

Draf aturan ini diajukan oleh lima politisi, yaitu Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. (dhf/wis)