BKD DKI Sebut Anak Buah Anies Mundur karena Kerja Tak Optimal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir menyebut Kelik Indriyanto mundur dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena alasan kinerja.

Chaidir menyatakan Kelik harus mundur karena tersandung penilaian kinerja yang sebelumnya sudah ditargetkan.

"Contoh kasus Pak Kelik. Dia ingin memilih dalam jabatan yang lain. Karena ada beberapa mekanisme perjanjian kontrak kinerjanya yang memang tidak maksimal," kata Chaidir di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/2).

Chaidir menyatakan antara pejabat DKI dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sudah melaksanakan kontrak kerja. Adapun poin yang menjadi penilaian ialah terkait penyerapan anggaran hingga realisasi anggaran.

Lihat juga: Pilih Gabung TGUPP Anies, Kepala Dinas Perumahan DKI Mundur

"Nah, berdasarkan mekanismne seperti itu, dievaluasi kinerjanya bersama tim Ad Hoc, dilakukan tanya jawab apakah masih bisa lanjut kontrak lagi dan yang bersangkutan harus memilih mekanisme alternatif atau ingin di jabatan lain," jelas dia.

Posisi yang tinggalkan Kelik untuk sementara diisi oleh Pelaksanatugas Kepala Dinas Perumahan DKI Prajoko. Chaidir mengatakan pihaknya menargetkan pemilihan pejabat definitif sebelum Ramadan.

"Targetnya Kalau kami buat jadwal di awal puasa atau di pertengahan puasa kita sudah ada pejabat," beber dia.

Dinas Perumahan sendiri punya program unggulan DP 0 Rupiah. Program ini adalah janji kampanye Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.

Lihat juga: Anak Buah Anies Kepala BPBD DKI Mengundurkan Diri

Program DP 0 Rupiah sejauh ini sudah dibangun di dua tempat, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa Jakarta Timur dan Nuansa Indah, Cilangkap, Jakarta Timur.

Data terakhir pada Desember 2019, ada 1.458 orang telah mengajukan permohonan KPR. Dari angka itu baru 225 yang sudah disetujui dan menunggu akad kredit. Kemudian ada 125 orang yang sudah akad KPR dan 85 sudah pindah menempati lokasi.

Sebelumnya, banyak warga disebut gagal mengajukan program DP 0 Rupiah karena tak memenuhi kriteria pinjaman bank untuk memiliki unit. Mantan Kepala UPT Fasilitasi Rumah DP 0 Rupiah Dzikran Kurniawan menyatakan salah satu yang paling banyak membuat pengajuan gagal ialah karena calon kreditur terlilit pinjaman online.

"Tapi satu yang perlu hati-hati, banyak juga masyarakat yang tertolak karena kredit-kredit yang fintech itu, kredit online yang sangat mudah pengajuannya," kata Dzikran di Cilangkap Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. (ctr/wis)