Umrah Dilarang, MPR Minta Pemerintah Transparan soal Corona

CNN Indonesia | Jumat, 28/02/2020 14:01 WIB
Umrah Dilarang, MPR Minta Pemerintah Transparan soal Corona Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut pemerintah perlu transparan jika ada kasus positif virus corona, mengingat Indonesia masuk daftar penangguhan visa umrah oleh Arab Saudi. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani meminta pemerintah transparan dalam penanganan virus corona usai masuk dalam daftar negara yang ditangguhkan visa umrah oleh Arab Saudi.

Arsul mengatakan pemerintah perlu kerja keras karena harus meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia belum terpapar corona.

Namun pemerintah juga perlu terbuka ke publik mengenai jumlah orang jika memang ada yang positif terinfeksi virus corona.


"Berapa sih jumlah warga yang terkena virus corona, termasuk yang tidak. Ini kan dilakukan dan harus dijawab oleh pemerintah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Arsul, jika perlu pemerintah mengadakan konferensi pers setiap hari untuk melakukan klarifikasi. Termasuk jika ada kasus WNA terpapar corona setelah mampir ke Indonesia.

[Gambas:Video CNN]
Selain itu, Sekjen PPP itu menyebut pemerintah harus lebih cermat berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai kericuhan di Natuna akibat penolakan tempat observasi virus corona terulang kembali.

"Saya kira DPR sepanjang pemerintah mengelola dengan baik, akan mendukung," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi menghentikan pelayanan visa umrah untuk sementara waktu. Arab Saudi memutuskan kebijakan itu akibat penyebaran virus corona kian melonjak di Timur Tengah.

Kebijakan ini membuat peziarah tidak bisa mengunjungi Masjid Nabawi, Madinah dan Masjid al Haram, Mekkah untuk sementara waktu. Termasuk jamaah umrah asal Indonesia.

Akibatnya, 1.540 orang dari 2.792 orang jamaah yang batal berangkat umrah dari Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (27/2). (dhf/osc)