Warga Tumpang Pitu Kecewa, Khofifah Bungkam Usai Dialog

frd, CNN Indonesia | Jumat, 28/02/2020 20:32 WIB
Warga Tumpang Pitu Kecewa, Khofifah Bungkam Usai Dialog Pertemuan warga terdampak tambang emas Tumpang Pitu dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berlangsung tertutup. (CNN Indonesia/Farid)
Surabaya, CNN Indonesia -- Warga terdampak tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, akhirnya menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Jumat (28/2), setelah sejumlah orang tak dikenal berusaha menghentikan rencana aksi mereka.

Sedikitnya delapan orang perwakilan Desa Sumberagung, dan empat desa sekitarnya di wilayah Kecamatan Pesanggaran, yang mengikuti pertemuan tersebut. Mereka juga didampingi Walhi Jatim dan LBH Surabaya.


Begitu Khofifah tiba di lokasi, pertemuan tiba-tiba digelar tertutup. Para wartawan diminta keluar ruangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Salah satu perwakilan warga, Nurhidayat, mengaku kecewa dengan pertemuan yang berlangsung selama dua jam.


"Kita sangat kecewa terhadap sikap gubernur yang kurang memihak terhadap masyarakat terdampak di sana," kata Nurhidayat, warga Desa Sumbermulyo, Pesanggaran, Banyuwangi, usai pertemuan.

Menurutnya, Khofifah terus berusaha membantah laporannya tentang dugaan pelanggaran oleh PT BSI dan PT DSI, dengan laporan kelompok yang pro dengan tambang.

"Tadi berkas sudah kita serahkan ke gubernur, di situ harusnya gubernur menerima dengan laporan kita, bukan justru mengadu dengan kelompok pro (tambang)," kata dia.

"Tapi gubernur mestinya lebih kepada penyelamatan lingkungan dan masyarakat di sana, harusnya gubernur bisa bersikap seperti itu, harusnya kita kecewa dengan sikap gubernur yang tidak jelas seperti itu," katanya.


Warga juga keberatan lantaran Khofifah enggan menandatangani laporan yang diberikan, sebagai bukti bahwa ia telah menerima. Mantan Menteri Sosial RI tersebut malah meminta stafnya untuk menandatangani berkas tersebut.

Nurhidayat pun mengatakan pihaknya meminta Khofifah bergerak cepat. Dan segera memberikan keputusan, paling tidak dalam jangka 30 hari ke depan.

"Ya, kita sudah mengajukan sesuai dengan undang-undang, kita sebagai warga negara meminta Gubernur mencabut izin PT BSI dan PT DSI. Nah, dari situ Gubernur Khofifah hanya punya waktu 30 hari untuk memberikan keputusan, apapun keputusannya akan kita tunggu," katanya.

Warga Tumpang Pitu Kecewa, Khofifah Bungkam Usai DialogGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Khofifah Bungkam

Usai pertemuan tersebut, Khofifah enggan berkomentar kepada awak media. Ia malah meminta Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Setiajit untuk memberikan penjelasan.

Setiajit mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian lebih dulu untuk merespons berkas laporan dugaan kerusakan lingkungan yang diserahkan oleh warga. Sebab kata dia ada pula usulan warga yang justru meminta tambang tak ditutup.

Berkas laporan yang diserahkan warga itu sendiri berisi tentang bukti-bukti bahwa PT BSI dan PT DSI telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Itu kan ada dua itu satu menuntut agar tambang di Tumpang Pitu atau PT BSI dilakukan evaluasi atau penutupan. Dan yang kedua ada aksi ribuan orang juga yang mendukung agar tambang PT BSI ini dilanjutkan dan bahkan didukung oleh pemerintah," ujar Setiajit.


Untuk sementara ini, kata Setiajit, Pemprov Jatim tak mungkin bisa langsung mencabut Izin Usaha Pertambangan PT BSI dan PT DSI di Tumpang Pitu. Yang dilakukannya adalah mengevaluasi lebih dulu.

"Sementara pencabutan tidak kita lakukan tapi kalau evaluasi akan kita lakukan. Kita akan evaluasi apakah benar ada permukiman yang dilanggar oleh mereka. Apakah benar ada kerusakan lingkungan. Apakah benar ada tempat evakuasi tsunami yang kemudian dilakukan penggalian seperti itu," kata Setiajit.

Warga Tumpang Pitu Kecewa, Khofifah Bungkam Usai DialogPT Merdeka Copper Gold Tbk melakukan beberapa lelang pengerjaan konstruksi pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur. (Dok. Merdeka Copper)
Untuk melakukan evaluasi, pihaknya bakal menerjunkan tim pengawas pertambangan untuk mengkaji lebih dalam tentang pelanggaran yang dikeluhkan oleh warga.

"Lah, karena itu kami yang pertama akan tindak lanjuti menugaskan inspektur tambang dengan tim pengawas pertambangan Jatim, untuk melihat apakah yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi ada pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan atau tidak," katanya.

Kendati demikian Setiajit yakin bahwa tak ada pelanggaran atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Tumpang Pitu. Sebab selama ini kawasan tersebut telah diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

"Saya yakin bahwa itu tidak terjadi (pelanggaran dan kerusakan) karena sudah diawasi oleh kementerian LHK juga," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Desa Sumberagung, dan empat desa sekitarnya, di wilayah kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, yang tergabung dalam Forum Rakyat Banyuwangi menggelar aksi kayuh sepeda.

Aksi ini dilakukan dari Banyuwangi-Surabaya, dengan rute sepanjang 300 kilometer, sebagai bentuk penolakan tambang emas Tumpang Pitu.

Dalam aksinya mereka mendesak agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSI dan PT DSI yang dinilai telah merusak lingkungan.

Usai aksi mengayuh sepeda 15-20 Februari. Aksi ini pada 21 Januari kemudian dilanjutkan dengan aksi mogok makan di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.


[Gambas:Video CNN] (pmg)