Abaikan Menteri, PKS Mau Jokowi yang Sampaikan Info Corona

CNN Indonesia | Senin, 02/03/2020 05:20 WIB
Politikus PKS Bukhari Yusuf menilai informasi soal virus corona hanya menjadi wacana publik jika menteri yang menyampaikan. Presiden Jokowi diminta sampaikan langsung bahwa Indonesia bebas dari virus Corona (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhari Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan langsung bahwa Indonesia bebas dari virus corona (Covid-19). Menurutnya itu perlu ketimbang menteri yang menyampaikan.

"Jangan kemudian pernyataan menteri. Presiden sampaikan, 'saya sebagai presiden RI sampai saat ini menyatakan bahwa Indonesia masih zero'. Karena ini situasinya bukan porsi menteri lagi. Ini sudah presiden," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (1/3).

Bukhari menjelaskan bahwa virus corona sudah menjadi perhatian dunia. Jumlah kasus terinfeksi dan korban jiwa terus meningkat di berbagai negara.


Banyak acara level internasional yang dibatalkan. Tak sedikit pula negara yang telah membatasi kedatangan warga negara asing ke wilayahnya guna mencegah penyebaran virus corona.

Hal itu tentu membuat masyarakat Indonesia menjadi cemas. Terlebih, ada sejumlah peneliti dan pimpinan negara lain yang masih ragu tidak ada kasus corona di Indonesia.

"Jadi kalau memang ini betul-betul zero, pemerintah harus sosialisasikan secara bertanggung jawab dan transparan secara cepat dan masif, jangan kemudian pernyataan menteri," kata Bukhori.

"Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, ini saya kira hanya menjadi wacana publik," tambahnya.

Andai memang benar-benar tidak ada kasus virus corona di Indonesia, kata Bukhari, maka pemerintah terutama Jokowi perlu menggunakan data itu sebaik mungkin. Misalnya untuk keperluan diplomatik dengan negara lain.

Terbaru, Arab Saudi berhenti menerima umat Islam dari Indonesia dan beberapa negara lainnya yang ingin beribadah umrah guna mencegah virus corona. Menurut Bukhari, data tentang ketiadaan virus corona bisa digunakan Jokowi agar umat Islam asal Indonesia tetap bisa umrah.

"Kalau memang tidak ada sampaikan itu, tetapi harus bertanggung jawab. Hal ini perlu dijadikan sebagai data yang kuat untuk melakukan negosiasi diplomatik. Misalnya dengan Singapura, kita bisa menjelaskan kepada Singapura, begitu juga dengan Arab Saudi," kata dia.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison ragu virus corona belum ditemukan di Indonesia Perdana Menteri Australia Scott Morrison tak yakin virus corona belum ada di Indonesia (Nicholas Kamm / AFP)

Penanganan Masih Biasa

Bukhari lalu menganggap pemerintah Indonesia masih menanggapi virus corona dengan biasa saja. Dia merujuk pada anggapan sejumlah negara yang ragu belum ada kasus virus corona di Indonesia.

Menurutnya, keraguan peneliti atau pimpinan negara lain itu muncul lantaran belum melihat pemerintah Indonesia bertindak ekstra dalam mendeteksi virus corona. Salah satunya adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

"Jadi dia sepertinya di luar pernyataan itu mengatakan anda punya pengamanan yang ekstra nggak sih? Punya deteksi yang cermat enggak sih?" tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu berpendapat serupa. Menurutnya, ada kemungkinan negara lain ragu karena melihat Indonesia belum maksimal dalam mendeteksi virus corona

Pandangan negara lain juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia mengingatkan mereka memiliki kedutaan besar dan konsulat jenderal di Indonesia.

Para perwakilannya itu selalu melaporkan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona.

"Saya menduga berdasarkan laporan-laporan itu muncul keraguan dari internasional. Negara-negara yang tadi disebutkan jadi ragu apakah Indonesia serius," tutur Alexius.

Anggota DPRD DKI Sindir Anies soal Corona

Terpisah, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Basri Baco mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan agar benar-benar bekerja dalam penanganan risiko corona di ibu kota negara RI itu.

Politikus Golkar itu merujuk pada pernyataan Anies bahwa dirinya tengah memantau 115 pasien dan 32 orang lainnya terkait corona.

"Sudah cukup [pernyataan rencananya], tinggal jangan asal ngomong. Habis itu action apa yang dibuat. Langkah-langkah strategisnya apa. Jangan diam saja," ujar Basri di kantor DPD Golkar, Jakarta Pusat, Minggu (1/3).

Lebih lanjut Baco menyatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Dinas Kesehatan terkait mengingat karantina Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar Diamond Princess bakal ditempatkan di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Sebelumnya, ada 188 ABK WNI di kapal pesiar World Dream yang sudah menjalani karantina di Pulau Sebaru Kecil.

Dan ia menilai hal ini juga perlu jadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya kewaspadaan perlu ditingkatkan menghindari kemungkinan virus sudah tersebar tanpa diketahui pemerintah terkait.

"Pemprov tidak boleh main-main. Artinya ada kesungguhan hati dalam mennyikapi permasalahan ini. Karena apa? Nanti rakyat Jakarta yang akan menjadi korban kalau kita tidak serius menangani ini," tambahnya.

Sebelumnya Anies juga mengaku telah menerbitkan instruksi gubernur agar DKI waspada dan sigap menangani virus corona. Ia pun membentuk Tim Tanggap Virus Corona yang bakal diketuai Asisten Bidang Kesra. Tim ini nantinya bakal berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat terkait penanganan virus corona.

(fey/bmw)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK