KPK Kembali Panggil Dua Adik Ipar Nurhadi

CNN Indonesia | Selasa, 10/03/2020 11:17 WIB
KPK memanggil dua adik ipar eks Sekretaris MA Nurhadi sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara. Gedung Merah Putih KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua adik ipar eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, yakni Rahmat Santoso dan Subhannur Rachman yang berprofesi sebagai advokat.

"Mereka diperiksa untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (10/3).

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang advokat lain bernama Hardja Kasana Kosasih, serta dua pihak swasta yakni Thong Lena dan Gabriel Kairupan.


Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Rahmat Santoso. Pada pemeriksaan Rabu (4/3), penyidik menelusuri aliran uang yang diduga diterima oleh Nurhadi. Sementara untuk Subhannur dan Thong Lena mangkir dari pemeriksaan.

"Seputar dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka NHD (Nurhadi)," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]
Dalam proses penyidikan, penyidik telah melakukan beberapa penggeledahan di Surabaya, Tulungagung, dan Jakarta. Tujuannya, mencari keberadaan buronan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.

Terakhir, KPK menemukan belasan kendaraan mewah saat melakukan penggeledahan di sebuah villa di Ciawi, Bogor, yang diduga milik Nurhadi. Kendaraan tersebut kini telah disegel.

Di sisi lain, lembaga antirasuah itu juga turut mencari keberadaan istri Nurhadi, Tin Zuraida, dan putrinya, Rizqi Aulia Rahmi yang selalu menghindari panggilan penyidik.

Nurhadi diduga menerima gratifikasi atas tiga perkara di pengadilan. Ia disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/ gratifikasi dengan total Rp46 miliar.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara OTT dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016.

(ryn/arh)