DKI Ramai, Jokowi Dinilai Tak Tegas soal 'Work from Home'

CNN Indonesia | Kamis, 19/03/2020 17:02 WIB
Para pegawai swasta banyak yang tetap bekerja karena kebijakan Jokowi dinilai tak tegas dan hanya mengimbau work from home. Para pekerja masih memadati angkutan publik untuk berangkat kerja meski ada imbauan kerja dari rumah. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar mengatakan pemerintah tidak tegas mengenai kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Maka tak heran perusahaan swasta pun tak mematuhi imbauan Presiden Joko Widodo terkait pencegahan Virus Corona.

"[Jokowi] enggak tegas, enggak update kondisi, dan enggak memberikan acuan," ujar dia, melalui sambungan telepon, Kamis (19/3).

Sebelumnya, Jokowi sempat mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.


"Kepada seluruh rakyat Indonesia saya harap tenang, tetap produktif agar penyebaran Covid-19 ini bisa kita hambat dan kita setop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," kata Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (15/3).

Haris pun mengatakan perusahaan tidak akan menuruti perkataan Jokowi yang hanya sekedar imbauan itu.

"Enggak bisa swasta itu diminta kesukarelaannya atau partisipasi. Mereka (perusahaan) bukan tidak mengindahkan [himbauan Jokowi]. Orang negaranya enggak bikin ketegasan," cetus dia.

"Imbauan itu kan udah 3-4 hari lalu. Dulu [jumlah kasus positif Corona] baru 30 orang. Enggak bisa lagi itu [sekadar imbauan]," lanjutnya, yang juga merupakan Direktur Eksekutif Lokataru itu.

Per Kamis (19/3), jumlah kasus positif Corona di Indonesia mencapai 209 kasus, 25 di antaranya meninggal dunia, dan 15 orang dinyatakan sembuh.

[Gambas:Video CNN]
Kasus terbanyak berasal dari DKI Jakarta, dengan 210 kasus positif dan 17 orang meninggal dunia.

Pantauan CNNIndonesia.com, para pekerja di Jakarta sendiri masih tampak memadati angkutan publik maupun di jalanan.

Buruh Tanpa Perlindungan

Kementerian/Lembaga di Jakarta sendiri sudah mempekerjakan mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya dari rumah. Sejumlah perusahaan swasta pun sudah menerapkan WFH, secara penuh ataupun sebagian.

Meski begitu, masih ada perusahaan yang tak mengikuti imbauan pemerintah.


Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) mengatakan masih ada jutaan buruh padat karya di Indonesia yang bekerja, mereka pun bekerja tanpa disediakan masker dan hand sanitizer.

"Di tengah bencana nasional covid-19, jutaan buruh industri padat karya masih harus menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Kerja berdempetan dalam satu ruangan untuk waktu yang lama tanpa disediakan masker dan sanitizer," ujar FBLP dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (19/3).

Hal itu membuat FBLP risau terhadap kesehatan para buruh garmen dan padat karya lainnya.

"FBLP merasa sangat khawatir dengan nasib buruh garmen dan padat karya lainnya, yang kini menjadi sangat rentan terancam nyawanya tanpa perlindungan hak," ujar pernyataan itu.

DKI Ramai, Jokowi Dinilai Tak Tegas soal 'Work from Home'Foto: CNN Indonesia/Fajrian
Oleh karena itu FBLP meminta, "pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 dan pencegahan, penanganan bencana nasional Covid-19 terutama di sektor industri padat karya, termasuk menyediakan masker, sanitizer, dan lain-lain."

(ndn/arh)