"PP-nya sedang dirumuskan. Mungkin dua hari lagi (selesai). Kami mencari yang paling maslahat," kata Ma'ruf dalam sambungan teleconference, Selasa (31/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi kalau pemerintah sudah meminta, jangan sampai terulang. Dan itu menjadi wajib untuk tidak dilakukan. Sesuatu yang wajib menurut agama, (dan) diwajibkan oleh pemerintah, itu wajibnya menjadi kuat, ujarnya.
Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat yang sudah mudik lebih awal.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halaman. Sejumlah pemerintah daerah diketahui telah membuat kesepakatan untuk melarang mudik selama pandemi virus corona.
Jokowi menyebut tercatat 876 armada bus antarprovinsi telah membawa sekitar 14 ribu penumpang ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur dalam delapan hari terakhir.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu sendiri telah menetapkan kondisi darurat kesehatan masyarakat. Ia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi virus corona yang sudah menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia. (rzr/bmw)