Ma'ruf soal Larangan Mudik: Kami Cari yang Paling Maslahat

CNN Indonesia | Selasa, 31/03/2020 19:46 WIB
Ma'ruf soal Larangan Mudik: Kami Cari yang Paling Maslahat Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mudik lebaran 2020 di tengah kondisi darurat penanganan virus corona (Covid-19). Ma'ruf menyebut pemerintah akan membuat aturan yang mendatangkan kebaikan.

"PP-nya sedang dirumuskan. Mungkin dua hari lagi (selesai). Kami mencari yang paling maslahat," kata Ma'ruf dalam sambungan teleconference, Selasa (31/3).

Ma'ruf pun meminta masyarakat tak mudik ke kampung halaman pada lebaran tahun ini. Menurutnya, masyarakat yang mudik saat ini memberikan risiko penularan virus corona ke masyarakat di desa masing-masing.

Mantan Rais Aam PBNU itu lantas menyinggung anjuran agama Islam yang menyatakan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain pasti dilarang dan cenderung diharamkan.


"Apalagi kalau pemerintah sudah meminta, jangan sampai terulang. Dan itu menjadi wajib untuk tidak dilakukan. Sesuatu yang wajib menurut agama, (dan) diwajibkan oleh pemerintah, itu wajibnya menjadi kuat, ujarnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat yang sudah mudik lebih awal.

"Antara lain mereka akan juga dilakukan pemeriksaan secara ketat dan kalau mereka yang bandel tentu akan diisolasi. Yang terindikasi akan diisolasi selama 14 hari sehingga dia juga nanti mungkin tidak bisa kemana-mana (di kampung halamannya)," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah lebih tegas melarang warga mudik ke kampung halaman. Sejumlah pemerintah daerah diketahui telah membuat kesepakatan untuk melarang mudik selama pandemi virus corona.

[Gambas:Video CNN]

Jokowi menyebut tercatat 876 armada bus antarprovinsi telah membawa sekitar 14 ribu penumpang ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur dalam delapan hari terakhir.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu sendiri telah menetapkan kondisi darurat kesehatan masyarakat. Ia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi virus corona yang sudah menyebar ke sejumlah provinsi di Indonesia. (rzr/bmw)