Polda Metro Koordinasi dengan Pemprov Bahas PSBB di DKI
CNN Indonesia
Selasa, 07 Apr 2020 18:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembahasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Hal itu merujuk pada pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Pasal itu berbunyi: "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat."
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pembahasan PSBB dengan Pemprov DKI Jakarta ini terkait dengan teknis pelaksanaan PSBB di lapangan.
"Iya dong (Polda Metro koordinasi), membahas tujuh poin dalam PSBB, itu harus dibahas bagaimana teknis (pelaksanaan) di lapangan," kata Yusri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).
Yusri menjelaskan, poin-poin yang dibahas terkait pelaksanaan PSBB, yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Kemudian, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
"Kita tunggu saja hasil koordinasi ini, secepatnya akan dilaksanakan pemerintah daerah," ucap Yusri.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya telah menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta dalam upaya menekan penyebaran virus corona (Covid-19).
Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyebut surat persetujuan itu dikirim kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa segera menerapkan PSBB di wilayahnya.
Busroni mengatakan Jakarta telah memenuhi beberapa pertimbangan untuk penerapan PSBB, salah satunya alasan kesehatan.
"Sudah teken Menkes, tinggal diserahkan dan diterapkan di Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan," ujar Busroni. (dis/osc)
[Gambas:Video CNN]
Hal itu merujuk pada pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Pasal itu berbunyi: "Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya dong (Polda Metro koordinasi), membahas tujuh poin dalam PSBB, itu harus dibahas bagaimana teknis (pelaksanaan) di lapangan," kata Yusri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).
Kemudian, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
"Kita tunggu saja hasil koordinasi ini, secepatnya akan dilaksanakan pemerintah daerah," ucap Yusri.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya telah menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta dalam upaya menekan penyebaran virus corona (Covid-19).
Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni menyebut surat persetujuan itu dikirim kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar bisa segera menerapkan PSBB di wilayahnya.
Busroni mengatakan Jakarta telah memenuhi beberapa pertimbangan untuk penerapan PSBB, salah satunya alasan kesehatan.
"Sudah teken Menkes, tinggal diserahkan dan diterapkan di Jakarta dipimpin Gubernur Anies Baswedan," ujar Busroni. (dis/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK