Pemda Jabodetabek Harus Kompak soal Operasi KRL di PSBB
CNN Indonesia
Kamis, 16 Apr 2020 13:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Para pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus membuat satu aturan yang jelas ihwal operasional kereta rel listrik (KRL) Commuterline selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Demikian diutarakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno yang menyoroti penumpukan penumpang masih terjadi di sejumlah stasiun dan rangkaian KRL selama PSBB.
Menurutnya, aturan soal operasional KRL tak bisa diputuskan masing-masing wilayah di Jabodetabek.
"Untuk KRL harus diputuskan satu kesatuan wilayah Jabodetabek bukan masing-masing wilayah PSBB," kata Djoko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).
Saat ini, PSBB sudah mulai berlaku DKI Jakarta dan lima wilayah Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.
Sementara untuk tiga wilayah Banten yang juga menjadi daerah penyangga ibu kota; Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan baru akan memberlakukan PSBB pada Sabtu (18/4) mendatang.
"Kemudian pemerintah daerah harus konsisten dengan keputusannya dan saling dukung, jangan seperti kemarin, sudah diatur supaya orang antre di luar stasiun demi tercapainya physical distancing, ternyata gaduh, termasuk para pejabatnya," ujar Djoko.
Djoko juga menilai, usulan sejumlah kepala daerah di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi ihwal penghentian sementara operasional KRL Commuterline selama PSBB salah alamat.
Menurut dia, masih banyaknya penumpang di sejumlah setasiun dan rangkaian KRL bukan salah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai operator transportasi umum tersebut. Menurutnya, ada peran perusahan-perusahaan yang membandel dengan tetap melakukan aktivitas di kantor selama PSBB.
"Masih banyaknya pengguna KRL jangan disalahkan operatornya, tapi harus disisir perusahaan-perusahaan yang mungkin masih beroperasi di luar dari yang diizinkan Gubernur DKI," ujarnya.
Djoko pribadi menilai PT KCI akan mengikuti aturan pemerintah soal pelaksanaan PSBB. Namun, ia menyayangkan karena masih banyak masyarakat berkegiatan di luar rumah selama PSBB.
"Sebenarnya yang harus dihentikan adalah kegiatannya, dan bukan transportasi," ucap dosen Unika Soegijapranata tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya mengatakan jika operasional KRL Commuterline di wilayah Jabodetabek akan disetop sementara mulai 18 April. Penghentian sementara dilakukan setelah PSBB di wilayah Banten resmi ditetapkan.
Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut, penghentian operasional KRL baru dilakukan pada 18 April mendatang karena menunggu pelaksanaan PSBB di wilayah Tangerang Raya.
Sementara itu saat dikonfirmasi ke operator KRL, VP Komunikasi PT KCI Ernie Sylviane Purba mengatakan pihaknya telah mengetahui usulan dari lima kepala daerah terkait penghentian sementara operasional KRL.
"Masih dilakukan pembahasan terkait usulan tersebut," kata Ernie melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).
"Kita tunggu saja update-nya," imbuhnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sendiri meragukan efektivitas pelaksanaan peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk membatasi jumlah penumpang bisa berjalan efektif selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Melihat kenyataannya bagaimana mungkin, karena kalau mengikuti protokol, satu gerbong diisi maksimal 50 persen, tapi operasionalnya di Bogor berangkat, di Citayam ada penumpang, Bojong Gede, dan seterusnya, apa itu bisa memenuhi hal itu," kata dia seperti dikutip dalam wawancara di CNNIndonesia TV, Rabu (15/4) malam.
Wilayah Jabodetabek akan lengkap melaksanakan PSBB secara keseluruhan pada 18 April mendatang. Setelah DKI Jakarta melaksanakan lebih dulu pada 10 April lalu, wilayah Bogor-Depok-Bekasi melaksanakannya mulai 15 April 2020. Kemudian, wilayah Tangerang Raya akan melaksanakannya mulai 18 April mendatang.
(dmi/kid)
[Gambas:Video CNN]
Demikian diutarakan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno yang menyoroti penumpukan penumpang masih terjadi di sejumlah stasiun dan rangkaian KRL selama PSBB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, PSBB sudah mulai berlaku DKI Jakarta dan lima wilayah Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.
"Kemudian pemerintah daerah harus konsisten dengan keputusannya dan saling dukung, jangan seperti kemarin, sudah diatur supaya orang antre di luar stasiun demi tercapainya physical distancing, ternyata gaduh, termasuk para pejabatnya," ujar Djoko.
Djoko juga menilai, usulan sejumlah kepala daerah di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi ihwal penghentian sementara operasional KRL Commuterline selama PSBB salah alamat.
Menurut dia, masih banyaknya penumpang di sejumlah setasiun dan rangkaian KRL bukan salah PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebagai operator transportasi umum tersebut. Menurutnya, ada peran perusahan-perusahaan yang membandel dengan tetap melakukan aktivitas di kantor selama PSBB.
"Masih banyaknya pengguna KRL jangan disalahkan operatornya, tapi harus disisir perusahaan-perusahaan yang mungkin masih beroperasi di luar dari yang diizinkan Gubernur DKI," ujarnya.
Djoko pribadi menilai PT KCI akan mengikuti aturan pemerintah soal pelaksanaan PSBB. Namun, ia menyayangkan karena masih banyak masyarakat berkegiatan di luar rumah selama PSBB.
"Sebenarnya yang harus dihentikan adalah kegiatannya, dan bukan transportasi," ucap dosen Unika Soegijapranata tersebut.
 |
Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut, penghentian operasional KRL baru dilakukan pada 18 April mendatang karena menunggu pelaksanaan PSBB di wilayah Tangerang Raya.
Sementara itu saat dikonfirmasi ke operator KRL, VP Komunikasi PT KCI Ernie Sylviane Purba mengatakan pihaknya telah mengetahui usulan dari lima kepala daerah terkait penghentian sementara operasional KRL.
"Masih dilakukan pembahasan terkait usulan tersebut," kata Ernie melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).
"Kita tunggu saja update-nya," imbuhnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim sendiri meragukan efektivitas pelaksanaan peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk membatasi jumlah penumpang bisa berjalan efektif selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Melihat kenyataannya bagaimana mungkin, karena kalau mengikuti protokol, satu gerbong diisi maksimal 50 persen, tapi operasionalnya di Bogor berangkat, di Citayam ada penumpang, Bojong Gede, dan seterusnya, apa itu bisa memenuhi hal itu," kata dia seperti dikutip dalam wawancara di CNNIndonesia TV, Rabu (15/4) malam.
Wilayah Jabodetabek akan lengkap melaksanakan PSBB secara keseluruhan pada 18 April mendatang. Setelah DKI Jakarta melaksanakan lebih dulu pada 10 April lalu, wilayah Bogor-Depok-Bekasi melaksanakannya mulai 15 April 2020. Kemudian, wilayah Tangerang Raya akan melaksanakannya mulai 18 April mendatang.
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK