Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengatakan pendataan penerima bantuan sosial dari
Pemerintah DKI Jakarta untuk warga terdampak pandemi
virus corona tidak mungkin sempurna.
Komentar Anies Baswedan itu merespons data yang tak akurat pada penerima bantuan sosial tersebut selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Anies juga mengakui masih ada warga yang belum menerima bantuan.
"Kami memberikan 1,2 juta bantuan sosial, dan ada 1,2 juta nama. Itu (pendataan) tidak mungkin sempurna. Ada dua nama (yang tidak tepat sasaran) pastilah," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (22/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Menteri Pendidikan itu juga menjelaskan kekeliruan data sangat mungkin terjadi di Indonesia. Meski begitu ia berjanji, ketika ada kekeliruan data maka akan segera dikoreksi.
"Ketika ada kekeliruan kami koreksi, koreksi, dan koreksi, dan ini bagian dari kami meningkatkan kualitas data," tutur Anies.
Salah satu contoh ketidakakuratan data penerima bantuan sosial Covid-19 ini terjadi ketika seorang anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak masuk dalam daftar penerima bansos tersebut.
Selanjutnya Anies berjanji akan terus melakukan pembaruan data mengenai orang yang layak menerima bantuan dari pemerintah.
"Kami gunakan data yang sudah ada bertahun-tahun ini dulu. Kami gunakan, sambil kami tingkatkan (datanya)," ucap Anies.
Jhonny Simanjuntak sendiri menyayangkan amburadulnya proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerimaan bansos selama PSBB.
"Itu cara pendataannya bagaimana? Kelihatan asal-asalan. Artinya, dari nama saya saja sudah jelas (pendataan bermasalah)," jelas Jhonny.
(ndn/asa)
[Gambas:Video CNN]