Anggota DPRD NTT dari PDIP: Warga Kesulitan Akses Prakerja

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PDI Perjuangan, Emanuel Kolfidus, mengatakan warga di provinsi itu masih banyak yang mengalami kesulitan untuk mengakses program kartu prakerja.

"Memang banyak sekali keluhan, sehingga kita minta kementerian yang mengelola pendaftaran kartu prakerja, harus memerhatikan keluhan soalnya sulitnya mengakses pendaftaran kartu ini," kata Emanuel Kolfidus di Kupang, Kamis (30/4) seperti dilansir Antara.

Lihat juga: PKS Nilai Kebijakan Jokowi Terkait Corona Bikin Bingung Pemda

Menurut anggota Komisi V DPRD NTT itu selain akses internet, kesulitan akses pendaftaran kartu prakerja karena calon penerima harus bersaing dengan jutaan calon lainnya, melalui website yang diluncurkan Kemenko Perekonomian itu.

"Bayangkan kalau dalam satu waktu ada jutaan orang mendaftar, tentu perangkat IT akan tidak sanggup," katanya.

Dia pun berharap pemerintah, terutama di daerah, mampu membantu warganya yang terkendala saat ingin mengakses ke program kartu prakerja.

"Tentunya banyak kendala, terutama kecukupan layanan internet, sehingga DPRD juga mengharapkan dinas tenaga kerja di wilayah-wilayah membantu masyarakat melalui layanan informasi dan jaringan," katanya.

Lihat juga: Alasan Pemerintah Kartu Prakerja Tidak Murni BLT

Program prakerja yang menjadi andalan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi corona sebelumya mendapat kritik. Di antaranya dari mulai penunjukan delapan perusahaan rintisan teknologi sebagai mitra pelatih, hingga penerimaan yang disebut seperti sistem undian.

Hari ini pemerintah menutup pendafaran program Kartu Prakerja gelombang III pada Kamis (30/4), pukul 16.00 WIB.

Untuk diketahui, program Presiden Jokowi ini menyasar yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Setiap peserta lolos akan mendapatkan total insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

(antara/kid)

[Gambas:Video CNN]