Mantan Staf Hasto Dituntut 2,5 Tahun Bui Terkait Suap Wahyu

Jakarta, CNN Indonesia -- Kader PDI Perjuangan (PDIP) Saeful Bahri dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Mantan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu juga didenda sebesar Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Saeful terbukti menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Lihat juga: Kader PDIP Ditawari Rp2 M Berikan Kursi DPR pada Harun Masiku

"Menyatakan terdakwa Saeful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar petikan surat tuntutan yang diberikan Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (6/2).

Jaksa menilai Saeful terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair.

Dalam surat dakwaan, Saeful disebut telah menyuap Wahyu sebesar US$57.350 atau setara Rp600 juta. Suap berkaitan permohonan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.

Lihat juga: Hasto Klaim Tak Pernah Minta Saeful Urus PAW Harun Masiku

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020). (ANTARA/RENO ESNIR)

Surat dakwaan itu juga menyebutkan bahwa Saeful menyuap Wahyu bersama dengan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fidelina dan Harun Masiku, caleg PDIP yang saat ini masih berstatus buron. Uang suap diserahkan secara bertahap.

Saeful merupakan kader PDIP sekaligus mantan staf Hasto Kristiyanto. Hasto mengaku Saeful pernah menjadi staf saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR.

Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan terdakwa Saeful Bahri adalah perbuatan yang bersangkutan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbuatan Saeful juga berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Lihat juga: KPK Soal Harun Masiku Bawa Foto Mega: Akan Masuk Tuntutan

"Dan terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya," kata Jaksa. (ryn/pmg)