Tak Pakai Masker, Warga Banyumas Didenda Rp7.000

Jakarta, CNN Indonesia -- Belasan warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dihukum denda Rp7.000 karena tak memakai masker saat beraktivitas di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Mereka melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Belasan warga ini menjalani sidang tindak pidana ringan melalui konferensi video, di Kantor Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (8/5). Sidang dipimpin hakim tunggal Jastian Afandi dari Pengadilan Negeri Banyumas.

Lihat juga: Muhadjir: Jumlah Kasus Corona di Indonesia Tak Istimewa

Di awal persidangan, hakim Jastian meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Banyumas ke depan masing-masing terdakwa. Hakim Jastian lantas bertanya kepada para terdakwa terkait perbuatan yang dilanggar hingga harus menjalani sidang tipiring.

Atas pertanyaan tersebut, masing-masing terdakwa rata-rata mengaku melakukan pelanggaran karena tidak mengenai masker saat beraktivitas.

Setelah tidak ada terdakwa yang keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh PPNS dari Satpol PP Kabupaten Banyumas, hakim Jastian memutuskan hukuman berupa denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp7.000.

"Jika denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan kurungan selama tiga hari," kata hakim Jastian, dikutip dari Antara.

Selain itu, hakim Jastian mengatakan bahwa biaya perkara sebesar Rp3.000 dibebankan kepada masing-masing terdakwa.

Lihat juga: Wakil Wali Kota: Tegal Nihil Corona

Sebelum mengakhiri sidang, hakim Jastian mengingatkan kepada para terdakwa agar tak mengulangi perbuatannya. Menurutnya, sebagai orang yang pernah dihukum, sanksi yang diberikan makin berat, yakni maksimal Rp50.000 atau kurungan tiga bulan.

"Bapak/ibu sudah punya masker semua? Jadi diharapkan jangan ketemu bapak-bapak ini lagi (anggota Satpol PP) karena statusnya akan menjadi residivis dan bisa meningkat hukumannya," ujarnya.

Saat ditemui usai sidang, salah seorang warga Sokaraja, Muslihan mengaku lupa tidak menggunakan masker sehingga terjaring razia Satpol PP.

"Kebetulan waktu itu saya sedang di Jalan Raya Sokaraja. Saya lupa tidak bawa masker. Saya sudah tahu kalau aturan atau sanksi bagi yang tidak menggunakan masker," kata dia yang bekerja sebagai buruh.

Muslihan pun menerima putusan yang dijatuhkan hakim PN Banyumas, yakni denda sebesar Rp7.000 atas pelanggaran tidak menggunakan masker saat beraktivitas.

Lihat juga: Polda Metro Kembali Cegat Travel Selundupkan 20 Pemudik

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas, Imam Pamungkas mengatakan pihaknya telah menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan pasal tentang penggunaan masker.

"Ini sudah dilaksanakan dan sudah ada putusan. Harapan kita, masyarakat mematuhi penggunaan masker ini dalam rangka memutus transmisi virus corona," kata Imam.

Menurut Imam, penyebaran dan penularan virus corona bisa berhenti apabila masyarakat disiplin dalam menggunakan masker, tidak keluar rumah, serta tidak membuat kerumunan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak bertujuan memperkarakan masyarakat yang tak memakai masker, tapi semata-mata untuk melindungi masyarakat agar tetap sehat dan wabah corona tak berkembang di Kabupaten Banyumas.

"Hari ini ada 16 orang yang kita ajukan sebagai terdakwa, dua orang di antaranya dari luar wilayah Banyumas, yakni Banjarnegara dan Kebumen," katanya.

Lihat juga: Polemik Bansos DKI: Tiga Menteri Jokowi Lawan Anies

Lebih lanjut, Imam menjelaskan operasi yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terdiri atas yustisia dan nonyustisia.

Menurutnya, kesadaran masyarakat perkotaan untuk menggunakan masker di tempat-tempat umum mulai meningkat saat pandemi virus corona.

"Namun kalau di daerah pinggiran rata-rata lupa tidak memakai masker," katanya.

Selain penggunaan masker, kata Imam, Perda Nomor 2 Tahun 2020 juga mengatur beberapa permasalahan lain terkait dengan upaya pencegahan Covid-19, salah satunya larangan untuk masyarakat berkerumun.

Ia menyebut warga yang nekat menggelar kerumunan diancam dengan denda maksimal sebesar Rp30 juta atau kurungan selama enam bulan. (antara/fra)