DPRD Minta Pemkab Pamekasan Bangun Rumah bagi Warga Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD Kabupaten Pamekasan mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperhatikan nasib warga miskin dengan membangun rumah masa depan.

Dengan disediakannya rumah masa depan tersebut, DPRD Kabupaten Pamekasan menilai tidak akan ada lagi orang tidak mampu yang terlantar.

Menurut anggota Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail, pandemi Covid-19 membuat warga miskin di Kabupaten Pamekasan mendadak bermunculan ke permukaan karena ingin mendapatkan bantuan.

"Jalan satu-satunya untuk menanggulangi warga miskin, pemerintah daerah harus membangun rumah masa depan bagi warga miskin. Sehingga mereka tidak lagi ada kesan tidak diperhatikan pemerintah," kata Ismail kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/5).

Lihat juga: Jokowi: Hati-hati Melonggarkan PSBB

Menurut dia, rumah masa depan tersebut bangunannya bisa dalam bentuk kompleks perumahan atau tempat tertentu untuk menampung warga miskin. Di lokasi tersebut mereka dapat diperlakukan sebagaimana anak asuh yang sedang butuh perhatian, seperti dapat jatah makanan dan kesehatan yang dijamin.

"Pelaksananya tentu pemerintah daerah, bagaimana bisa memberi makan, merawat, dan menjaganya agar tidak terlantar. Karena yang membuat kami tergugah di publik, ketika orang-orang tidak mampu ini hidup memelas, tanpa pertolongan siapa pun," ujar Ismail.

Padahal, sambung Ismail, dari sisi syariat agama, orang tidak mampu wajib diberi perhatian, apalagi dipandang dari sisi aturan pemerintah. Melalui faktor-faktor tersebut, semua pihak utamanya pemerintah harus ikut andil memberantas situasi keterpurukan ini.

Ismail mengungkapkan, warga miskin di Kabupaten Pamekasan jumlahnya banyak, baik di tingkat kota maupun di pelosok desa. Ia mengklasifikasikan warga miskin itu mulai dari sisi fisik yang sudah tidak dapat bekerja alias lumpuh akibat penyakit.

"Ada dalam satu keluarga, tidak punya keturunan, hidupnya sama-sama ditimpa penyakit. Ada pula yang sebatang kara, hidup di gubuk yang memperhatikan, tempat tidurnya, makannya dan kotorannya menyatu. Jadi kalau masyarakat mengunjungi ke warga ini, siap-siap untuk menyumbat hidung," jelas Ismail.

Data yang dirangkum CNNIndonesia.com berdasarkan laporan terakhir data kemiskinan di Kabupaten Pamekasan per Desember 2019, terjadi peningkatan dari jumlah 482.205 menjadi 482.305 penduduk. Data ini berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI.

Pemkab Pamekasan sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp2,1 miliar lebih untuk membantu warga miskin dan kurang mampu bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Lihat juga: BNPB: PSBB Perlu Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan, anggaran tersebut diambil dari belanja tidak langsung Badan Keuangan Daerah. Dari dana tersebut, berharap warga tidak mampu di Pamekasan perlahan bisa mulai menurun.

"Ini merupakan bagian dari ikhtiar yang kami lakukan untuk terus menekan angka kemiskinan dan memberdayakan warga miskin dan kurang mampu di Pamekasan ini," tutur Badrut Tamam. (nrs/ugo)