DPR Kritik Pemerintah: Mal Dibiarkan Buka tapi Masjid Ditutup

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 12/05/2020 15:02 WIB
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pusat perbelanjaan dan perkantoran Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). PMI melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah tempat seperti pasar, perkantoran, terminal dan tempat ibadah tersebut untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19).  CNN Indonesia/Adhi Wicaksono Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pusat perbelanjaan dan perkantoran Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Agama DPR RI John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

John menyebutkan sejumlah video di media sosial yang menayangkan pusat perbelanjaan atau mal disesaki pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi.


"Di mal-mal penuh, sementara di masjid tetap dikunci, ada apa di sini? Bapak sebagai Kepala Gugus Tugas ada apa di sini? Di mal Bapak biarkan, di tempat-tempat keramaian yang lain dibiarkan," kata John dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan BNPB yang disiarkan langsung dpr.go.id, Kamis (12/5).


John mencontohkan kasus IKEA Alam Sutera yang viral beberapa hari lalu. Dia mengaku tak habis pikir dengan pemerintah yang membiarkan pusat perbelanjaan ramai pengunjung di tengah penerapan PSBB.

Politikus Partai Golkar itu berkata umat Islam tak masalah jika diminta beribadah di rumah. Namun menurutnya, pemerintah harus bersikap adil menerapkan kebijakan itu di sektor lain.


"Kaum Muslim kita habis, seperti enggak ada. Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa, tapi mal-mal bisa Bapak buka," ujarnya.

Warga menggunakan masker saat melaksanakan shalat tarawih di Masjid Agung Al-Araf, Lebak, Banten, Rabu (23/4/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni juga melontarkan kritik serupa. Lisda mengkritik kejanggalan koordinasi pemerintah dalam menerapkan PSBB.

"Si A ngomong apa, si B ngomong Apa, jadi masyarakat bingung. Termasuk juga ada keanehan sekali masjid-masjid ditutup, tidak boleh salat di sana, tapi mal-mal tetap dibuka. Aneh sekali," ujar Lisda.

Komisi VIII DPR RI meminta ketegasan pemerintah terkait hal tersebut. BNPB yang juga memainkan peran sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta berkoordinasi dengan Kemenag. Sebab Kemenag sedang menyusun rencana pelonggaran rumah ibadah.


Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo tak hadir, namun diwakili oleh Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah.

Menanggapi kritik yang disampaikan anggota DPR dalam rapat tersebut, Harmensyah mengatakan akan menyampaikan persoalan ini kepada Doni Monardo. Pihaknya akan memaksimalkan Gugus Tugas ke depan.

"Termasuk tadi juga persoalan-persoalan dibukanya kembali mal, masjid juga ditutup, nanti akan kami sampaikan sehingga ini menjadi hal persoalan yang harus dibicarakan oleh Gugas Tugas kepada kementerian/lembaga terkait," ujarnya. (dhf/pmg)

[Gambas:Video CNN]