PSBB Tak Tegas, BNPB Dihujani Kritik Anggota DPR

CNN Indonesia | Selasa, 12/05/2020 16:22 WIB
Suasana PSBB hari pertama di Tangerang Selatan DPR mengkritik keras BNPB karena tak tegas dan konsisten dalam menerapkan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Ilustrasi (CNN Indonesia/Prima Gumilang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga merangkap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerima hujan kritik dari seluruh fraksi DPR RI karena ketidaktegasan dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kritik pertama datang dari Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Iskan menyayangkan rencana pemerintah melonggarkan PSBB saat vaksin dan obat virus corona belum ditemukan.

"Jangan main-main. Selama belum ada dua hal, harus serius lockdown itu. Pertama, harus ada obat yang obati orang sakit, harus ada vaksin bagi orang sehat. Selama yang dua belum ada, harus tegas lockdown," kata Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan BNPB yang disiarkan langsung dpr.go.id, Kamis (12/5).


Setelah menyampaikan pernyataannya, Iskan menyarankan rapat diskors karena BNPB belum ada keseriusan dalam menangani pandemi virus corona. Iskan pun langsung keluar dari rapat setelah menyampaikan pernyataannya.

Kritik lainnya datang dari Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis. John menyesalkan pemerintah membiarkan banyak kerumunan masyarakat saat penerapan PSBB.

John menyentil kasus IKEA Alam Sutera yang viral di media sosial. Dia mempertanyakan kerja pemerintah hingga pengunjung pusat belanja bisa membludak.

"Kaum muslim kkita habis, seperti enggak ada. Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa, tapi mal-mal bisa bapak buka. Coba Bapak ke IKEA, parkirnya sampai antre, Pak," ujar John.

Kemudian Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar mempertanyakan kerja pemerintah saat masyarakat sudah sukarela menetap di rumah selama hampir tiga bulan. Dia tidak melihat ada tes masif seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Ace juga menyayangkan wacana relaksasi PSBB. Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah tak asal melempar wacana ke publik jika belum matang.

"Kalau kayak gini, apa artinya kita dua bulan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing? Namun kemudian pemerintah membuat kebijakan yang tidak konsisten, membingungkan," kata Ace sambil memukul meja.

DPR pun menolak meneruskan rapat. Akhirnya pertemuan itu diskors sampai waktu yang belum ditentukan. BNPB diminta melengkapi data terkait virus corona dan membenahi manajemen penanganan pandemi sebelum pertemuan berikutnya.

"Persoalan-persoalan tentang hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakan apa saja nanti akan kami sampaikan kepada Pak Kepala supaya hal-hal tidak ada yang simpang siur," kata Sekretaris Utama BNPB Harmensyah.

Hingga hari ini, jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia, secara kumulatif mencapai 14.749 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.007 orang meninggal dunia dan 3.063 orang lainnya dinyatakan sembuh. (dhf/fra)

[Gambas:Video CNN]