Jubir: Penerbangan Dibuka Permudah Kirim Spesimen dan Alkes

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyatakan pemerintah kembali mengizinkan penerbangan domestik jarak jauh saat larangan mudik lantaran penghentian penerbangan selama ini justru membuat penanganan pandemi virus corona di sejumlah daerah menjadi lambat.

Lihat juga: Kasus Meningkat, Jokowi Beri Bantuan Mesin PCR ke Jatim

"Pengiriman barang yang andalkan penerbangan tidak akan lancar. Misal pengiriman spesimen dari sampel daerah lain yang kebetulan jauh jadi terhambat, obat, alat kesehatan untuk Covid-19 jadi terhambat," kata Yuri, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (12/5).

Yuri mengatakan penghentian penerbangan domestik ini juga menghambat pengiriman relawan dan tenaga ahli kesehatan dari satu daerah ke daerah lain.

Oleh karena itu, kata Yuri, pemerintah mengecualikan penerbangan bagi tenaga kesehatan, relawan hingga barang kesehatan untuk kepentingan penanganan virus corona.

"Pengecualian pada kelompok barang, orang yang memang tugasnya menangani corona, diizinkan terbang dinas. Sekali lagi perjalanan dinas," kata Yuri.

Lihat juga: BNPB: Jangan Kaget Kasus Covid-19 Naik Banyak Minggu Depan

Meskipun demikian, menurut Yuri, mereka yang hendak terbang dalam rangka dinas penanganan virus corona harus tetap menjalani protokol kesehatan. Para calon penumpang ini harus membawa surat keterangan telah melakukan tes PCR dengan hasil negatif.

"Ini yang diizinkan terbang. Tujuannya juga jelas, apa yang dikerjakan juga jelas, dan juga jelas kapan akan kembali lagi," ujarnya.

Yuri pun meminta agar masyarakat tidak memaknai izin penerbangan domestik ini sebagai kebijakan relaksasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Ini bukan relaksasi PSBB, PSBB tetap dilakukan, tetap disiplin. (Izin terbang) dilakukan untuk penyelesaian corona yang telah merata di daerah," katanya.

Sebelumnya, pemerintah kembali membuka izin moda transportasi di tengah larangan mudik dan penerapan PSBB. Sejumlah moda, seperti pesawat terbang dan kereta api sudah mulai membuka ruter perjalanan dari Jakarta ke sejumlah daerah.

Lihat juga: Gugus Tugas: Pemerintah Tak Pernah Paksa Daerah Terapkan PSBB

Namun, kebijakan tersebut dikritik sejumlah pihak. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menyebut relaksasi transportasi justru membuktikan sikap pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan tak bisa menjadi teladan bagi pemerintah daerah atau masyarakat.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay khawatir keputusan pemerintah melonggarkan transportasi umum justru akan membuat jumlah kasus virus corona melonjak. Menurutnya, saat ini kurva kasus corona di Indonesia sama sekali belum menunjukkan penurunan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyebut pelonggaran moda transportasi yang dilakukan pemerintah pusat juga semakin menularkan virus corona. Ia khawatir pelonggaran moda transportasi ini ditunggangi para pemudik.

Hingga hari ini, jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia, secara kumulatif mencapai 14.749 kasus. Dari jumlah tersebut, 1.007 orang meninggal dunia dan 3.063 orang lainnya dinyatakan sembuh. (tst/fra)