Kembali Diserang Pusat Soal Bansos, Wagub DKI Turun Tangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah pusat kembali mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ihwal bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak virus corona (Covid-19) di wilayah ibu kota Republik Indonesia tersebut.

Kali ini, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi yang turut mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Lihat juga: Wagub DKI: Banyak Warga Mampu Ambil Bansos Corona

Menurut Budi, Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi paling kacau dalam hal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bansos.

"Yang paling ngawur itu data Provinsi DKI Jakarta. Nah itu memang datanya kacau sekali," kata Budi Arie saat diskusi siaran langsung lewat Facebook Migrant Care, Selasa (12/5) silam.

Lebih lanjut, Budi Arie yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi kala pemilu, Projo, mengakui masalah data penerima bansos yang dimiliki pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat memang perlu perbaikan. Data-data tersebut memang harus segera diperbaiki, karena sejak 2011 belum pernah direvisi.

Menurut Budi Arie, permasalahan data penerima bansos ini harus menggandeng perangkat RT/RW untuk mulai mengonsolidasi dan mencatat kembali mana saja warganya yang layak menerima bantuan.

"RT itu kan yang paling tahu mana tetangganya yang paling susah. Jadi ada proses pengumpulan data, proses verifikasi dan validasi. Kita harus lakukan konsolidasi data, terutama kesejahteraan sosial," ujarnya.

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi dikenal pula sebagai Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo). (CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)

Lihat juga: Bela Anies, Wakil Ketua DPRD Minta Wamendes Tak Asal Ngomong

Ini bukan kali pertama jajaran pemerintah pusat 'menyerang' Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya di Pemprov terkait bansos. Sebelum Budi Arie, tiga Menteri Kabinet Indonesia Maju serempak mengkritik Anies ihwal bansos ini.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan Pemprov DKI tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat.

Anies sedianya sudah menjelaskan duduk perkara bansos tersebut. Ia bahkan mengklaim telah menyalurkan bansos kepada warga Jakarta sejak 9 April, atau sehari sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berlaku.

Sementara, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April. Oleh karenanya, Anies menilai Pemprov sudah bergerak lebih cepat dibanding pemerintah pusat.

Anies juga mengatakan, pihaknya telah melakukan penyempurnaan data penerima bansos untuk penyaluran tahap kedua. Pemprov DKI telah mengirimkan data penerima bansos ke pihak RT dan RW untuk diverifikasi ulang di lapangan.

Ia pun menyebut, Pemprov DKI tidak akan mendahului Kementerian Sosial dalam mengumumkan data penerima bantuan sosial tahap kedua di Jakarta.

"Nanti diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak," jelas Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (CNN Indonesia/ LB Ciputri Hutabarat)

Lihat juga: Wakil Menteri Desa: Data Bansos di DKI Paling Ngawur

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun ikut turun tangan membantu menjawab kritikan terkait polemik bansos di Jakarta.  

Ia membantah tudingan Budi Arie soal data bansos DKI kacau dan ngawur, dan mengajak sang wamendes itu untuk duduk bersama membahas permasalahan tersebut. Riza menilai, kritik dari Budi Arie hanya masalah salah paham. 

"Kalau dari Wamendes merasa masih ada yang kurang, bisa koordinasi dengan pihak kami dan Kemensos di pusat yang sama-sama punya basis data dan bisa saling dicek sama-sama. Kalau di lapangan masih ada yang kurang, nanti kita perbaiki sama-sama," kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (13/5).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dikenal sebagai politikus Gerindra. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat juga: Semrawut Data Bansos Corona, Saling Serang Pusat-Daerah

Riza mengatakan proses verifikasi data di tingkat RT dan RW juga tidak semudah yang dibayangkan. Dari hasil verifikasi sementara, menurutnya masih ada 1,6 persen data penerima bansos yang invalid atau tidak sesuai.

Oleh karena itu, saat ini jajaran Pemprov DKI juga masih terus melakukan penyempurnaan data penerima bansos tersebut.

"Data itu lah yang kita koreksi terus. Akhirnya ada penambahan, kita berikan RT/RW untuk melakukan perbaikan," ujar politikus Partai Gerindra itu. (dmi/kid)

[Gambas:Video CNN]