Tanpa Data Terintegrasi, Permasalahan Bansos Tak Akan Beres

CNN Indonesia | Sabtu, 16/05/2020 07:50 WIB
Pekerja menata bantuan paket sembako dan beras dari Presiden Jokowi di Gudang Koperasi Rasra, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis (14/5/2020). Pemerintah pusat mendistribusikan sebanyak 123.881 paket sembako bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Depok guna meringankan beban ekonomi di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww. Pemerintah diminta membuat data terintegrasi masyarakat yang laik menerima bansos. Ilustrasi (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan salah satu kementerian atau lembaga harus membuat data terintegrasi masyarakat yang laik menjadi penerima bantuan sosial (bansos). Menurutnya, tanpa data yang terintegrasi permasalahan penyaluran bansos tak akan pernah selesai.

Agus mengatakan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bisa menjadi pembuat data terintegrasi tersebut.

"Tanpa data integrator yang namanya permasalahan bantuan, baik tunai maupun non tunai tidak akan pernah beres," kata Agus dalam sebuah diskusi daring, Jumat (15/5).


Agus mengatakan penyaluran bansos oleh pemerintah kepada warga terdampak pandemi Covid-19 menggunakan data yang terakhir diverifikasi pada 2015. Padahal, dalam penyaluran bansos ini dibutuhkan data yang paling terbaru.

"Saya berkomunikasi dengan pak RW saya. Dan ternyata dasarnya data 2015, di Jakarta Selatan saja itu begini. Bagaimana bisa dibayangkan di daerah pengolahan datanya," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Agus masalah data terpadu ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun, sampai sekarang masalah tersebut belum dibenahi meskipun telah ada dasar hukumnya.

"Sampai sekarang enggak tahu nasibnya gimana. Saya selalu tanya kemarin ke Pak Mensos, ini data integrator-nya siapa," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, dalam pemberian bansos bagi warga terdampak Covid-19, pihaknya tidak hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, bansos tersebut juga diberikan kepada warga yang masuk dalam kategori 'miskin baru' dan tak masuk dalam DTKS milik pemerintah.

"Kami sudah konsultasi dengan KPK, memberikan ruang untuk Non-DTKS, agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan," kata dia.

Harry mengatakan carut-marut data warga miskin saat penyaluran bansos kali ini bisa menjadi langkah awal menyusun data warga miskin, baik yang lama maupun 'miskin baru' akibat pandemi virus corona.

"Itu di-listing daftar nama baik miskin lama atau baru. Termasuk yang daftar ke Prakerja karena kehilangan pekerjaan itu bisa saja miskin baru. Itu yang sebenarnya ke depan bisa disensus ulang pascaCovid-19," ujarnya.

Penyaluran bansos untuk masyarakat terdampa virus corona sempat menimbulkan polemik, khususnya di DKI Jakarta. Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju kompak mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran masalah bansos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial Juliari Batubara menilai bansos untuk warga miskin dan rentan miskin dampak virus corona yang dijalankan DKI tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah pusat.

Anies mengaku masih terus menyempurnakan data penerima bansos DKI. Pihaknya telah mengirimkan data penerima bansos ke pihak RT dan RW untuk diverifikasi ulang di lapangan. Ia pun baru akan mengumumkan penerima bansos bersama dengan Kementerian Sosial. (yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK