Pemerintah Kejar Tes Corona di Luar DKI, Ingin Nihil ODP-PDP

CNN Indonesia | Rabu, 27/05/2020 23:50 WIB
Petugas medis mengambil sampel petugas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (27/4/2020). PT KCI bersama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Dishub dan Labkesda Provinsi Jawa Barat serta Dinkes Kota Bogor melakukan tes swab untuk 350 warga yang terdiri dari petugas PT KCI dan penumpang KRL Commuter Line yang dilakukan secara massal dan random dengan mengumpulkan cairan atau sampel dari bagian belakang hidung dan tenggorokan sebagai salah satu metode untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di moda transportasi KRL Commuter Line. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/hp. Ilustrasi tes PCR massal. (ARIF FIRMANSYAH/ARIF FIRMANSYAH)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah pemeriksaan Covid-19 di luar DKI Jakarta. Salah satu tujuannya ialah menghilangkan istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku hendak mencapai jumlah tes PCR sesuai standar minimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 tes per 1.000 penduduk per pekan.

Sementara, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 per Rabu (27/5), jumlah spesimen yang diperiksa sudah mencapai 278.411 spesimen. Dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2020 mencapai lebih dari 273 juta, standar WHO itupun sudah terpenuhi.


Namun, kata Suharso, sebagian besar tes Corona itu dilakukan di DKI Jakarta. Yakni, sekitar 132 ribu orang yang dites dari keseluruhan 10 juta penduduk DKI atau sudah melampaui standar. Di sisi lain, daerah-daerah belum memenuhi standar itu.

"Maka sisanya, 140 ribuan itu, tesnya di luar Jakarta. Ini yang kita ingin kejar supaya jumlah tesnya memenuhi syarat," ujarnya melalui akun Youtube Sekretariat Presiden seusai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Rabu (27/5).

Suharso mengatakan hingga kini pemerintah masih berusaha melakukan 10 ribu tes per hari. Jika target tersebut tercapai, dalam sebulan artinya ada 300 ribu tes.

Insert Status Pasien Risiko Virus CoronaFoto: CNNIndonesia/Basith Subastian
Dengan kemampuan pemeriksaan sekarang, Suharso menaksir pihaknya bakal mencapai 564 ribu pemeriksaan hingga 27 Juni. Ia mengatakan angka ini masih jauh dari jumlah yang disyaratkan.

"Sekarang kita Pak Presiden meminta minimal 10 ribu [tes per hari]. Kalau mau kejar bisa sampai 20 ribu per hari," ujar dia.

Dengan peningkatan jumlah tes secara signifikan ini, Suharso berharap tak ada lagi istilah ODP dan PDP yang memang tak diatur oleh WHO.

"Kalau tes udah naik, sebenarnya PDP bisa langsung tes, yang ODP juga bisa tes. Jadi dengan demikian mudah-mudahan PDP, ODP itu tidak lagi. WHO enggak ada istilah ODP PDP," cetus dia, yang juga Ketua Umum PPP ini.

Diketahui, ODP merupakan pihak memiliki gejala mirip Corona namun ringan serta pernah melakukan perjalanan ke negara atau daerah yang jadi pusat penyebaran Covid-19.

Sementara, PDP merupakan pihak yang memiliki gejala-gejala Covid-19, seperti panas tinggi dan gangguan pernafasan, serta pernah melakukan kontak dengan kasus positif Corona.

Kedua istilah ini diciptakan di awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia karena belum bisa dipastikan positif Corona. Salah satu sebabnya akibat keterbatasan tes.

(fey/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK