Kapasitas 50 Persen Dihapus, Agen Bus Terlanjur Babak Belur
CNN Indonesia
Selasa, 09 Jun 2020 14:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Agen penjual tiket bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tampak tak begitu antusias menyambut penghapusan ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi oleh Kementerian Perhubungan. Sebab, agen bus AKAP sudah terlanjur babak belur dalam segi pendapatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.
Agen tiket bus di Terminal Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Elis Siti Hadijah misalnya. Dia pesimistis aturan itu dapat cepat menggerakkan kembali perekonomian usahanya. Sebab penumpang sudah terlanjur sepi sejak larangan mudik diterapkan.
"Untuk sekarang (karena) kemarin ada larangan mudik, bus belum tentu penuh. Separuhnya saja sudah alhamdulillah," kata Elis saat ditemui CNNIndonesia.com di Terminal Baranangsiang, Bogor, Selasa (9/6).
Elis juga menyebut para penumpang banyak yang takut berpergian dengan transportasi umum karena virus corona. Larangan mudik sudah dua hari yang lalu berakhir, tapi jumlah penumpang di terminal masih hitungan jari.
Meski begitu, Elis berharap aturan baru dari pemerintah punya dampak signifikan. Sebab ia sudah lebih dari sebulan meliburkan usaha menjual tiket bus ke berbagai kota di Jawa Timur dan Bali karena PSBB.
"Mudah-mudahan cepat normal, soalnya PSBB, pendapatan saya babak belur," ucapnya sembari tertawa.
Agen lainnya, Joni Damanik, menyambut baik rencana pemerintah itu. Dia bilang jika aturan maksimal penumpang 50 persen masih diterapkan, usaha bus AKAP bisa merugi.
"Jadi kalau sudah memang bisa diisi full, ya terima kasih banyak kebijakannya, itu baru berpihak," kata Joni saat ditemui CNNIndonesia.com di Terminal Baranangsiang, Bogor, Selasa (9/6).
Akan tetapi, Joni meminta pemerintah juga membantu pengecekan kesehatan bagi calon penumpang. Dia merasa syarat membawa surat keterangan sehat bagi penumpang mempersulit bisnis transportasi.
Menurutnya, banyak penumpang yang membatalkan perjalanan karena tak mengantongi surat itu. Hal itu berdampak pada roda perekonomian usahanya.
Karenanya dia meminta pemerintah menyediakan cek kesehatan di sekitar terminal.
"Misalnya di terminal ini ada poliklinik. Itu kan lebih valid cek kesehatannya dan bisa lebih cepat," ucapnya.
Sementara itu, pihak pengelola Terminal Baranangsiang masih menunggu surat keputusan resmi terkait penghapusan ketentuan pembatasan penumpang.
Kepala Terminal Baranangsiang Moses Lieba Ary mengatakan pihaknya masih merujuk pada SK.108 BPTJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Tramsportasi di Wilayah Jabodetabek dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Beberapa protokol yang masih akan diterapkan Baranangsiang adalah pengecekan suhu tubuh penumpang, wajib mengenakan masker, penyediaan hand sanitizer, dan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen.
"Kami masih menunggu SK resmi dari BPTJ. Kemudian kami menunggu aturan rinci yang akan ditetapkan Gugus Tugas pemerintah masing-masing, dalam hal ini Kota Bogor," ucap Moses saat ditemui CNNIndonesia.com di kantornya, Bogor, Selasa (9/6). (dhf/osc)
[Gambas:Video CNN]
Agen tiket bus di Terminal Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat, Elis Siti Hadijah misalnya. Dia pesimistis aturan itu dapat cepat menggerakkan kembali perekonomian usahanya. Sebab penumpang sudah terlanjur sepi sejak larangan mudik diterapkan.
"Untuk sekarang (karena) kemarin ada larangan mudik, bus belum tentu penuh. Separuhnya saja sudah alhamdulillah," kata Elis saat ditemui CNNIndonesia.com di Terminal Baranangsiang, Bogor, Selasa (9/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Elis berharap aturan baru dari pemerintah punya dampak signifikan. Sebab ia sudah lebih dari sebulan meliburkan usaha menjual tiket bus ke berbagai kota di Jawa Timur dan Bali karena PSBB.
Agen lainnya, Joni Damanik, menyambut baik rencana pemerintah itu. Dia bilang jika aturan maksimal penumpang 50 persen masih diterapkan, usaha bus AKAP bisa merugi.
"Jadi kalau sudah memang bisa diisi full, ya terima kasih banyak kebijakannya, itu baru berpihak," kata Joni saat ditemui CNNIndonesia.com di Terminal Baranangsiang, Bogor, Selasa (9/6).
Akan tetapi, Joni meminta pemerintah juga membantu pengecekan kesehatan bagi calon penumpang. Dia merasa syarat membawa surat keterangan sehat bagi penumpang mempersulit bisnis transportasi.
Menurutnya, banyak penumpang yang membatalkan perjalanan karena tak mengantongi surat itu. Hal itu berdampak pada roda perekonomian usahanya.
Karenanya dia meminta pemerintah menyediakan cek kesehatan di sekitar terminal.
"Misalnya di terminal ini ada poliklinik. Itu kan lebih valid cek kesehatannya dan bisa lebih cepat," ucapnya.
Sementara itu, pihak pengelola Terminal Baranangsiang masih menunggu surat keputusan resmi terkait penghapusan ketentuan pembatasan penumpang.
Kepala Terminal Baranangsiang Moses Lieba Ary mengatakan pihaknya masih merujuk pada SK.108 BPTJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Tramsportasi di Wilayah Jabodetabek dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Beberapa protokol yang masih akan diterapkan Baranangsiang adalah pengecekan suhu tubuh penumpang, wajib mengenakan masker, penyediaan hand sanitizer, dan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen.
"Kami masih menunggu SK resmi dari BPTJ. Kemudian kami menunggu aturan rinci yang akan ditetapkan Gugus Tugas pemerintah masing-masing, dalam hal ini Kota Bogor," ucap Moses saat ditemui CNNIndonesia.com di kantornya, Bogor, Selasa (9/6). (dhf/osc)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK