Singgung Floyd, Pemuda Papua Ingatkan Hak Hukum yang Sama
CNN Indonesia
Jumat, 12 Jun 2020 05:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh pemuda Papua sekaligus Ketua Dewan Wilayah Pergerakan Indonesia Maju (DW-PIM) Samuel Tabuni mengatakan kasus rasialisme terhadap George Floyd mestinya membuat Pemerintah sadar soal kesetaraan hak warga Bumi Cendrawasih di depan hukum.
"Kami (warga Papua) memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, kesamaan derajat di mata hukum," kata dia, dalam diskusi secara daring, Kamis (11/6).
Menurut dia, kasus-kasus yang menimpa orang Papua saat ini sudah dikategorikan sebagai kasus rasial. Namun, kata dia, ini tak kunjung diselesaikan.
"Karena rasial yang terjadi bagi orang Papua, turut disuarakan di mimbar-mimbar demonstrasi beberapa negara," kata Samuel, menyinggung soal demonstrasi anti-rasialisme akibat kasus Floyd yang terjadi di sejumlah negara.
Kata dia, bukan tidak mungkin muncul mimbar bebas yang turut menyuarakan rasialisme Papua setelah kasus Floyd.
"Istilahnya muncul perjuangan 'I need Freedom'," katanya.
Walhasil, sebagai warga asli Papua, dia berpandangan sudah seharusnya Indonesia menjadikan kejadian Floyd ini sebagai ladang pembelajaran untuk segera menyelesaikan berbagai kasus rasial yang dilakukan terhadap warga Papua.
Karena menurut dia kehadiran negara di Papua juga bukan hanya ditandai dengan menurunkan ribuan tentara TNI dan Polri.
"Kami puluhan tahun hidup di atas desingan peluru, emosi, trauma yang tidak akan terlupakan bagi kami yang melihat keluarga menjadi sasaran peluru," kata dia.
Di lain pihak, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai tidak relevan jika kasus kematian George Floyd di Amerika Serikat dikaitkan dengan rasialisme terhadap etnis Papua di Indonesia.
Sebab, kasus-kasus di Papua kerap diidentikkan dengan kelompok yang ingin lepas dari Indonesia, bukan persoalan ras.
Diketahui, sejumlah ratusan kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di Papua sejak lama. Kasus-kasus ini bercampur antara tuntutan kemerdekaan atau makar, kekerasan aparat, hingga kerusuhan massa.
[Gambas:Video CNN]
Misalnya, tragedi Paniai berdarah (2014), hingga kematian tiga warga yang hendak memancing di area Freeport, 14 April. Kasus-kasus yang diduga melibatkan aparat itu tak kunjung usai diproses hukum.
Selain itu, ada kasus pengekangan kebebasan berpendapat dengan dalih makar. Sejumlah tahanan politik dijaring.
(tst/arh)
[Gambas:Video CNN]
"Kami (warga Papua) memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, kesamaan derajat di mata hukum," kata dia, dalam diskusi secara daring, Kamis (11/6).
Menurut dia, kasus-kasus yang menimpa orang Papua saat ini sudah dikategorikan sebagai kasus rasial. Namun, kata dia, ini tak kunjung diselesaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata dia, bukan tidak mungkin muncul mimbar bebas yang turut menyuarakan rasialisme Papua setelah kasus Floyd.
 Foto: CNN Indonesia/Fajrian |
Karena menurut dia kehadiran negara di Papua juga bukan hanya ditandai dengan menurunkan ribuan tentara TNI dan Polri.
"Kami puluhan tahun hidup di atas desingan peluru, emosi, trauma yang tidak akan terlupakan bagi kami yang melihat keluarga menjadi sasaran peluru," kata dia.
Sebab, kasus-kasus di Papua kerap diidentikkan dengan kelompok yang ingin lepas dari Indonesia, bukan persoalan ras.
Diketahui, sejumlah ratusan kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di Papua sejak lama. Kasus-kasus ini bercampur antara tuntutan kemerdekaan atau makar, kekerasan aparat, hingga kerusuhan massa.
[Gambas:Video CNN]
Misalnya, tragedi Paniai berdarah (2014), hingga kematian tiga warga yang hendak memancing di area Freeport, 14 April. Kasus-kasus yang diduga melibatkan aparat itu tak kunjung usai diproses hukum.
Selain itu, ada kasus pengekangan kebebasan berpendapat dengan dalih makar. Sejumlah tahanan politik dijaring.
(tst/arh)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK