Kritik Pemerintah, Warga Maluku Utara Patungan Koin untuk PCR

Ketiadaan alat polymerase chain reaction (PCR) di Maluku Utara membuat gerah sebagian masyarakat di sana sehingga mencetuskan gerakan 'Koin untuk PCR'. Langkah ini sekaligus protes masyarakat terhadap Pemprov Malut yang dinilai lamban dalam penanganan wabah virus corona.

Gerakan 'Koin Alat PCR' digagas salah satunya oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Malut. Dalam gerakan ini mengajak warga patungan untuk membeli mesin tes tersebut.

"IMM mengajak seluruh masyarakat dan elemen mahasiswa untuk mengumpulkan uang koin Rp500 untuk membeli mesin PCR. Kumpul uang koin ini sebagai bentuk kritik kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar segera mengadakan alat PCR," kata Kepala Bidang Hikmah DPD IMM Malut, Abdul Najar, Rabu (24/6).

Selama ini spesimen warga dari Malut dikirim ke Manado, Sulawesi Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, pasien yang menunggu hasil spesimennya pun bertumpuk.

Mereka memenuhi tiga lokasi karantina di Kota Ternate karena selama hasil tes belum keluar, mereka tak boleh kembali ke rumah masing-masing. 

Abdul mengatakan, anggaran penanganan Covid-19 Malut mencapai Rp 148 miliar. Ia pun mempertanyakan Pemprov Malut yang tak juga membeli alat PCR. Padahal, menurutnya, harga alat PCR berkisar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.

"Gerakan uang koin akan terus berlanjut sampai Pemerintah Provinsi mengadakan alat swab PCR. Kami ajak juga teman-teman Organisasi Cipayung untuk kita sama-sama memperjuangkan gerakan uang koin," tegasnya.

Senada, Direktur LSM Rorano Malut, M Asghar Saleh mengajak warga mengumpulkan uang untuk membeli mesin PCR. Dengan begitu, ribuan spesimen yang mengantre bisa segera diuji tanpa perlu dikirim ke Manado atau Makassar.

"Kumpulkan uang berapa saja, Rp1.000 pun boleh. Kita bantu pemerintah beli alat PCR," ujarnya.

Asghar bilang, jika pemerintah tak bergerak, maka rakyat harus bergerak sendiri untuk menangani Covid-19. Dia mengklaim telah mengecek harga alat tersebut, yakni di kisaran Rp600 jutaan.

"Bohong besar kita bicara penanganan Covid-19 jika alat PCR saja tidak punya. Karena itu, kita patungan saja dan LSM Rorano siap bantu mengawal proses pengadaan alat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Malut, Samsuddin A Kadir maupun Kepala Dinas Kesehatan Malut, dr Idhar Sidi Umar yang dikonfirmasi terkait desakan tersebut hingga kini belum memberikan tanggapan.

Jumlah kasus positif corona di Maluku Utara per Selasa (23/6) mencapai 465 kasus. Dari angka itu 82 orang dinyatakan sembuh dan 26 orang meninggal dunia.