Target Corona Jatim Meleset Disebut karena Pemerintah Pusat

M. Ikhsan, CNN Indonesia | Minggu, 12/07/2020 07:52 WIB
Petugas Dinkes Puskesmas Pulogadung melakukan tes swab pedagang di kawasan Cipinang Kebembem, Jakarta Timur, Jumat, 19 Juni 2020. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di sejumlah pasar wilayah DKI Jakarta. CNN Indonesia/Safir Makki Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo mengatakan tak tercapainya target dua pekan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menekan kasus corona (Covid-19), juga dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dr Windhu salah satu kebijakan tersebut adalah dipermudahnya orang bepergian dari saru daerah ke daerah yang lain.

"Misalnya membuka (memperpanjang masa berlaku) rapid test sampai 14 hari itu kan mempermudah perjalanan itu bisa meningkatkan kondisi yang ada di Jatim maupun Surabaya," kata Windhu saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu (11/7).


Padahal pada ketentuan sebelumnya surat hasil rapid test hanya berlaku tiga hari, sementara tes swab polymerase chain reaction (PCR) berlaku tujuh hari. Namun kini kebijakan itu direvisi dan diperpanjang.

Tak hanya itu, Windhu juga mengatakan turun atau tidaknya kasus corona di Jatim, juga dipengaruhi oleh kondisi dan kebijakan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Maka itu, kata Windhu, presiden tak bisa serta merta bisa menghukum atau memberikan sanksi pada pemda setempat, yang dinilai gagal memenuhi target.

"Ya jelas itu (penurunan kasus) jelas itu belum tercapai tapi kan nggak bisa menghukum pemda kasus akhir itu. Karena itu hasil dari berbagai macam faktor jadi yang perlu diliat prosesnya," ujarnya.

Presiden Jokowi, menurut Windhu harus melihat berbagai macam upaya yang tekah dilakukan Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Gresik dan Sidoarjo untuk menurunkan kasus.

"Saya kira presiden ini lihat proses apa yang sedang dilakukan pemerintah daerah, ada nggak kebijakan yang berubah setelah presiden me-deadline itu," ujarnya.

"Apakah ada kebijakan yang diharapkan lebih dalam menurunkan kasus. Yang penting sudahkah melakukan seharusnya apa yang dilakukan yang dulunya tidak dilakukan itu yang penting," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi, memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, segera menurunkan dan menekan angka infeksi virus corona di Jatim dalam dua pekan. Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).

"Saya ingin lihat dua minggu setelah ini ada progress yang baik atau tidak," kata Jokowi.

Namun dua pekan berselang, kasus corona di Jatim terus meroket. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair), Senin (6/7), Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi mengatakan, target yang diberikan presiden itu sulit dipenuhi lantaran penularan Covid-19 di Jatim masih terus meningkat.

"Pak Presiden pernah berkunjung ke Jatim. Memberikan arahan, kita diminta dalam 2 minggu bisa mengendalikan penambahan kasus. Tapi rasanya ini masih terus naik kasusnya," kata Joni, dalam webinar seperti dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (7/7).

Hingga kini, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim, kasus kumulatif corona di Jatim mencapai 15.678. Sebanyak 6.111 di antaranya telah sembuh, sementara 1.200 di antaranya meninggal dunia.

Jatim masih menjadi daerah dengan kasus Covid-19 tertinggi secara nasional. Posisi Jatim bahkan di atas DKI dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.

(frd/mik)

[Gambas:Video CNN]