Jauh Panggang dari Api Upaya Turunkan Angka Kematian Covid-19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengakui upaya penurunan angka kematian akibat Virus Corona masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Namun, upaya pemerintah dianggap kerap tak sejalan antara harapan dan kebijakan yang diterbitkan.

Diketahui, persentase angka kematian pasien positif Virus Corona di Indonesia mencapai 4,86 persen atau di atas angka rata-rata kematian global, 4,2 persen.

"Kami masih punya PR bagaimana cara kami terus menurunkan angka kematian di Indonesia," kata anggota tim pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (22/7).

Meski persentasenya tinggi, ia mengklaim angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mengalami penurunan sejak Maret 2020.

Pada Maret 2020 angka kematian pasien Covid-19 sebesar 4,89 persen, meningkat pada April 2020 menjadi 8,64 persen. Kemudian angka kematian turun pada Mei 2020 menjadi 6,68 persen, Juni 2020 menjadi 5,56 persen, dan terbaru hingga 19 Juli 2020, yakni menjadi 4,86 persen.

Berdasarkan data resmi, angka kematian pada Rabu (22/7) mencapai angka tertinggi yakni 139 kasus. 

Sebelumnya, puncak grafik harian kematian Covid terjadi pada 18 Maret sebanyak 20 kasus, 14 april 60 kasus, 17 Mei 59 kasus, 71 kasus pada 30 Juni, 82 kasus pada 5 Juli, dan 87 kasus pada 15 Juli.

Dan, rekor tertinggi sebelum 22 Juli terjadi pada 19 Juli lalu ada 127 kematian.

Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, faktor penyebab tingginya tingkat kematian akibat Corona di antaranya adalah, pertama, penyakit penyerta (komorbiditas), seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit saluran pernapasan lainnya.

Kedua, faktor umur pasien, dengan lansia menjadi kelompok rentan. Ketiga, kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan.

Laura pun menyarankan pemerintah harus fokus menambah fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan tenaga kesehatan, di daerah-daerah yang masuk dalam zona merah.

Foto: Infografis Daerah Kasus Tertinggi dan Terendah Corona

"Memonitoring bahwa rumah-rumah sakit rujukan dipastikan memiliki ruangan yg masih kosong agar masih dapat menerima pasien rujukan," kata dia.

Diharapkan, kasus baru muncul dapat segara ditangani dengan lebih mudah dan cepat, sehingga potensi kematian pasien bisa diperkecil.

"Terus berbenah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia," ucap Laura.

Kapasitas Tes

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyarankan fokus di pelacakan kontak lewat tes Covid-19 dengan rasio 1 per 1.000 orang per pekan, dan bukan hanya fokus di zona merah.

"Testing, tracing, isolated kita harus ditingkatkan dua kali lipat, kualitas, kuantitas dari sebelumnya," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/7).

"Yang mengarah ke setidaknya 1 persen dari total populasi dan positive rate di bawah 5 persen. Selain itu tracing harus mengarah ke minimal 80 persen dari kasus kontak terdeteksi dan terisolasi 100 persen," lanjutnya.

Sebab menurutnya, pencegahan kasus kematian dimulai dari deteksi kasus.

"Inti mencegah kematian adalah deteksi dini, rawatan dini, dan juga perilaku pencegahan di masyarakat dan khususnya populasi berisiko," imbuhnya.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian

Presiden Jokowi sendiri sempat menargetkan kapasitas tes Covid-19 lewat metode PCR mencapai 30 ribu spesimen per hari. Sementara saat ini masih di kisaran 20 ribu.

Untuk memfasilitasnya, Presiden ingin menambah laboratorium dan mobile lab PCR di tiap daerah.

Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, Jokowi meminta tiap daerah menyiapkan jumlah ranjang atau bed rumah sakit, alat pelindung diri (APD), obat-obatan, ventilator, dan kamar isolasi.

Di saat yang sama, sejumlah RS di daerah sempat tak menerima pasien Covid-19 baru karena sudah over-kapasitas. RS Darurat di Pulau Galang disodorkan sebagai solusi. Namun, ada kesulitan mobilitas warga biasa untuk ke lokasi ini.

Atas upaya-upaya pemerintah ini, Dicky menilai "Intervensinya sudah on the track tapi belum maksimal".

Selain itu, Pemerintah menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) alias new normal yang memberi kelonggaran mobilitas kepada penduduk. Sejumlah pejabat tinggi mengakui kebijakan ini demi menggerakkan ekonomi.

Selain itu, pemerintah membubarkan Gugus Tugas Covid-19 dan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang merupakan bentukan dari Gugus Tugas, berada di bawah Komite ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai komposisi tim dalam komite ini lebih kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan dampak Covid-19.

"Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan Corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan," kata dia.