Meski Corona, DPRD Minta DKI Tetap Jalankan Program Banjir

DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan program pencegahan banjir di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Saat ini, sejumlah program Pemprov DKI memang sempat tertunda lantaran wabah virus corona.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan program pengendalian banjir harus tetap terlaksana. Pasalnya, banjir merupakan salah satu permasalahan di Ibu Kota yang perlu ditangani.

"Untuk program pengendalian banjir harus tetap terlaksana, walaupun belum dilaksanakan, seperti (pembangunan) rumah pompa," kata Ida saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Ida mengatakan pembangunan rumah pompa di Jakarta untuk program pengendalian banjir harus segera dikerjakan. Mengingat saat ini sudah memasuki Agustus dan segera tiba musim hujan.

"Saya minta untuk segera dilaksanakan, karena kalau lelang butuh waktu, karena ini (sudah masuk) bulan Agustus," tuturnya.

Selain itu, Ida juga menyatakan bahwa program normalisasi sungai di Jakarta sempat terhenti karena wabah Covid. Pasalnya, semua anggaran yang ada saat itu dialihkan semua untuk penanganan Covid-19.

Namun demikian, ia berharap Pemprov DKI tetap menyisihkan anggaran untuk program normalisasi sungai.

"Kami berharap tahun ini disisakan anggaran untuk normalisasi, entah itu di Pesanggrahan, Ciliwung," jelas Ida.

"Kami berharap anggaran itu tetap ada, jangan dihapus, karena saya berharap jangan sampai orang udah kena Covid, tapi malah kena banjir," lanjutnya.

Petugas Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melakukan pengerukan endapan lumpur, pasir dan sampah di Kali Minangkabau Barat, Manggarai, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Rp5 Triliun untuk Banjir

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Dudi Gardesi mengatakan pihaknya telah mengusulkan anggaran Rp5 triliun untuk penanggulangan banjir.

Anggaran ini di antaranya ditujukan untuk pembebasan lahan sampai pengadaan pompa mobile sebagai cadangan jika terjadi luapan debit air saat musim hujan.

"Totalnya 5 koma T (Rp5 triliun) lah. Tapi itu dibagi beberapa sub kegiatan, ada pembebasan lahan, ada pembangunan, ada pemeliharaan, ada vertical drainase," kata Dudi.

Dudi menjelaskan, pengajuan anggaran dilakukan jauh-jauh hari sebelum musim hujan. Ia berharap pengadaan sudah dapat dilakukan pada tahun ini.

"Ya kita inisiasi mulai dari sekarang juga. Ya dari proses lelangnya, proses perencanaannya segala macam. Jadi paling lambat ya kita sih inginnya dipercepat di 2020 ini sudah ada eksekusi," paparnya.

Anggaran tersebut diusulkan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapat dana pinjaman dari Pemerintah Pusat sebesar Rp12,5 triliun. Dana itu salah satunya digunakan untuk pengendalian banjir.

Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.